TOTALBANTEN.COM, SERANG – Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Belanja Jasa mencapai Rp1,24 triliun dalam APBD 2026.
Berdasarkan dokumen rincian APBD, sebagian besar anggaran itu terkonsentrasi pada kelompok Belanja Jasa Kantor yang mencapai Rp815,98 miliar. Di dalamnya terdapat beragam kebutuhan operasional pemerintahan, mulai dari pembiayaan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga ahli, hingga honorarium pengelola keuangan dan penyelenggaraan kegiatan.
Porsi terbesar masih diarahkan untuk mendukung layanan dasar. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan menjadi komponen tertinggi dengan alokasi Rp180,72 miliar. Anggaran tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan pembiayaan sumber daya manusia pada sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran bagi skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Nilainya tersebar pada beberapa kelompok jabatan, yakni guru sebesar Rp25,32 miliar, tenaga kependidikan Rp19,80 miliar, tenaga teknis Rp69,43 miliar, serta tenaga kesehatan Rp1,08 miliar.
Di luar skema PPPK paruh waktu, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan juga masih menyerap anggaran besar, yakni Rp99,78 miliar. Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama dalam belanja jasa pemerintah daerah.
Namun, perhatian juga tertuju pada belanja penunjang birokrasi. Salah satunya adalah Belanja Jasa Tenaga Ahli yang mencapai Rp55,47 miliar. Nilai tersebut menempatkan belanja tenaga ahli sebagai salah satu pos terbesar dalam kelompok jasa kantor.
Editor : Andre S Negara
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
