Belanja Jasa Pemprov Banten Tembus Rp1,24 Triliun, Pendidikan hingga Tenaga Ahli Jadi Pos Anggaran Terbesar

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Belanja Jasa mencapai Rp1,24 triliun dalam APBD 2026. Berdasarkan dokumen rincian APBD, sebagian besar anggaran itu terkonsentrasi pada kelompok Belanja Jasa Kantor yang mencapai Rp815,98 miliar. Di dalamnya terdapat beragam kebutuhan operasional pemerintahan, mulai dari pembiayaan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga ahli, hingga honorarium pengelola keuangan dan penyelenggaraan kegiatan. Porsi terbesar masih diarahkan untuk mendukung layanan dasar. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan menjadi komponen tertinggi dengan alokasi Rp180,72 miliar. Anggaran tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan pembiayaan sumber daya manusia pada sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran bagi skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Nilainya tersebar pada beberapa kelompok jabatan, yakni guru sebesar Rp25,32 miliar, tenaga kependidikan Rp19,80 miliar, tenaga teknis Rp69,43 miliar, serta tenaga kesehatan Rp1,08 miliar. Di luar skema PPPK paruh waktu, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan juga masih menyerap anggaran besar, yakni Rp99,78 miliar. Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama dalam belanja jasa pemerintah daerah. Namun, perhatian juga tertuju pada belanja penunjang birokrasi. Salah satunya adalah Belanja Jasa Tenaga Ahli yang mencapai Rp55,47 miliar. Nilai tersebut menempatkan belanja tenaga ahli sebagai salah satu pos terbesar dalam kelompok jasa kantor. Selain tenaga ahli, pemerintah juga mengalokasikan Rp33,95 miliar untuk Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan. Sementara honorarium bagi narasumber, pembahas, moderator, panitia, dan sejenisnya mencapai Rp41,01 miliar. Belanja untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga tercatat Rp9,29 miliar, sedangkan honorarium tim pelaksana kegiatan beserta sekretariatnya mencapai Rp6,26 miliar. Pada sisi operasional pemerintahan, sejumlah pos rutin juga menyerap anggaran yang tidak kecil. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dialokasikan Rp83,40 miliar, diikuti Tagihan Listrik sebesar Rp44,89 miliar, serta Belanja Jasa Tenaga Keamanan mencapai Rp31,85 miliar. Adapun belanja untuk publikasi dan komunikasi pemerintahan juga tercatat cukup besar. Anggaran iklan, reklame, film, dan pemotretan mencapai Rp30,08 miliar, sedangkan layanan internet, jaringan komunikasi, dan televisi berlangganan mencapai Rp21,24 miliar. Untuk jasa penyelenggaraan acara (event organizer), pemerintah mengalokasikan Rp15,04 miliar. Yang saat ini mendapat perhatian publik adalah belanja tenaga ahli. Belanja ini, disebut-sebut oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten tidak tertutup dan jauh dari prinsip transparansi. BEM Nusantara menilai, besarnya anggaran yang bersumber dari uang rakyat semestinya diikuti dengan proses rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan dapat diawasi publik. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan BEM Nusantara Banten, Pemerintah Provinsi Banten tidak pernah mengumumkan pembukaan rekrutmen tenaga ahli, baik melalui situs resmi pemerintah, media massa, maupun kanal media sosial resmi Pemprov Banten. Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, mengatakan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ratusan tenaga ahli itu direkrut dan siapa yang menentukan mereka. 'Publik tidak pernah melihat ada pengumuman rekrutmen, seleksi terbuka, ataupun proses kompetisi untuk mengisi posisi tenaga ahli. Lalu pertanyaannya sederhana, siapa yang direkrut dan bagaimana mereka bisa masuk?,' kata Qolb di kantor Total Banten, Kamis (6/8/2026). Menurutnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme perekrutan, persyaratan kompetensi, proses seleksi, maupun dasar penetapan individu yang mengisi 184 paket pekerjaan tenaga ahli tersebut. 'Kalau mekanismenya tertutup, wajar kalau publik bertanya. Jangan salahkan masyarakat apabila muncul dugaan bahwa proses itu hanya mengakomodasi orang-orang tertentu. Dugaan itu hanya bisa dipatahkan dengan keterbukaan,' ujarnya. Qolby menduga, tenaga ahli hanya merekrut orang-orang dekat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Berdasarkan penelusurannya, sejumlah orang yang pernah menjadi tim sukses atau orang dekatnya menempati posisi sebagai tenaga ahli. 'Temuan-temuan ini yang menguatkan alasan kami kenapa rekrutmen tenaga ahli di Pemprov Banten bobrok,' pungkasnya.