Belanja Jasa Pemprov Banten Tembus Rp1,24 Triliun, Pendidikan hingga Tenaga Ahli Jadi Pos Anggaran Terbesar

Kamis, 6 Agustus 2026 - 17:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Dokumen APBD Provinsi Banten, (Dok)

Ilustrasi: Dokumen APBD Provinsi Banten, (Dok)

Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan BEM Nusantara Banten, Pemerintah Provinsi Banten tidak pernah mengumumkan pembukaan rekrutmen tenaga ahli, baik melalui situs resmi pemerintah, media massa, maupun kanal media sosial resmi Pemprov Banten.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, mengatakan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ratusan tenaga ahli itu direkrut dan siapa yang menentukan mereka.

BACA JUGA :  Kepala BPKAD Banten Bingung Belanja Jasa Tenaga Ahli Capai Rp55,47 Miliar

“Publik tidak pernah melihat ada pengumuman rekrutmen, seleksi terbuka, ataupun proses kompetisi untuk mengisi posisi tenaga ahli. Lalu pertanyaannya sederhana, siapa yang direkrut dan bagaimana mereka bisa masuk?,” kata Qolb di kantor Total Banten, Kamis (6/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme perekrutan, persyaratan kompetensi, proses seleksi, maupun dasar penetapan individu yang mengisi 184 paket pekerjaan tenaga ahli tersebut.

BACA JUGA :  Anggaran Makan-Minum Pemprov Rp110 Miliar, DPRD Banten Minta APBD Berpihak kepada Warga Miskin

“Kalau mekanismenya tertutup, wajar kalau publik bertanya. Jangan salahkan masyarakat apabila muncul dugaan bahwa proses itu hanya mengakomodasi orang-orang tertentu. Dugaan itu hanya bisa dipatahkan dengan keterbukaan,” ujarnya.

Qolby menduga, tenaga ahli hanya merekrut orang-orang dekat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Berdasarkan penelusurannya, sejumlah orang yang pernah menjadi tim sukses atau orang dekatnya menempati posisi sebagai tenaga ahli.

BACA JUGA :  Pemprov Banten Hamburkan Rp110 Miliar untuk Makan dan Minum saat 772.780 Warga Masih Miskin

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bang Andra di Lebak Disorot, DPUPR Banten; Pengawasan Berjalan Temuan BPK Ditindaklanjuti
Komite Penyelamat SMPN 4 Kota Serang Minta Sekolah Bersejarah Tak Direlokasi
Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar; Pergub SHS Banten Perluas Ruang Nomenklatur Kemendagri
Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Dipakai Honor Lembaga, Pemprov Banten Salahi Kepmendagri dan SHSBJ?
Tolak Rencana Relokasi SMPN 4 Kota Serang, Wali Murid dan Alumni Minta Dikaji Ulang
Satu Rekening, Ruang Lingkup Berbeda: Belanja Tenaga Ahli Banten Rp55,47 Miliar Dipakai Honor Lembaga
APBD Banten 2027 Diproyeksi Menyusut Rp751 Miliar Gegara PAD Anjlok
HUT ke-81 RI, Pemprov Banten Tebar Diskon Pajak Kendaraan hingga 40 Persen

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 15:22

Bang Andra di Lebak Disorot, DPUPR Banten; Pengawasan Berjalan Temuan BPK Ditindaklanjuti

Sabtu, 5 September 2026 - 21:04

Komite Penyelamat SMPN 4 Kota Serang Minta Sekolah Bersejarah Tak Direlokasi

Sabtu, 5 September 2026 - 14:20

Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar; Pergub SHS Banten Perluas Ruang Nomenklatur Kemendagri

Jumat, 4 September 2026 - 17:01

Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Dipakai Honor Lembaga, Pemprov Banten Salahi Kepmendagri dan SHSBJ?

Rabu, 2 September 2026 - 20:52

Tolak Rencana Relokasi SMPN 4 Kota Serang, Wali Murid dan Alumni Minta Dikaji Ulang

Berita Terbaru

Ketua komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page