Dugaan Penyalahgunaan Wewenang hingga Kolusi di Balik Pengadaan Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Pemprov Banten

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli dalam APBD 2026. Anggaran tersebut tersebar dalam 184 paket pekerjaan dari berbagai bidang. Penelusuran Total Banten menemukan proses pengadaan tenaga ahli tersebut tidak dilakukan secara terbuka kepada publik sejak awal. Informasi mengenai tenaga ahli yang direkrut, kualifikasi, mekanisme penentuan, hingga hasil pekerjaan tidak disampaikan secara rinci. Selain itu, terdapat tenaga ahli yang memiliki latar belakang sebagai tim pemenangan dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, sebagian pihak yang mendapatkan pekerjaan disebut telah ditentukan atau dikondisikan sebelum proses pengadaan berlangsung. Kondisi ini muncul meski sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menyatakan pengadaan tenaga ahli dilakukan melalui Katalog Elektronik. Kepala Diskominfo Banten, Beni Ismail, mengatakan penggunaan tenaga ahli di instansinya telah berlangsung sejak 2022. 'Prosesnya melalui katalog, dan tenaga ahli ini kita pakai sejak tahun 2022. Hanya memang ada yang tidak diperpanjang kontraknya (diganti), ada yang terus diperpanjang sampai sekarang,' kata Beni belum lama ini. Temuan BEM Hasil kajian awal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten setelah melakukan audiensi dengan sejumlah OPD, di antaranya Diskominfo, DPUPR, Dinas ESDM, dan Sekretariat DPRD, menemukan sejumlah persoalan dalam pengadaan tenaga ahli. Koordinator BEM Nusantara Banten, M Qolby Yusuf, mengatakan dari audiensi tersebut pihaknya menemukan persoalan terkait penerapan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Qolby, pengadaan tenaga ahli semestinya mengacu pada prinsip sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, termasuk prinsip transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 'Temuan-temuan tersebut menjadi bukti awal bahwa proses pengadaan tenaga ahli di Pemprov Banten tidak sehat,' kata Qolby, Sabtu (15/8/2026). Menurut dia, penggunaan Katalog Elektronik tidak menghapus kewajiban pemerintah menjalankan prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang menjadi perhatian, kata Qolby, bukan sekadar transaksi melalui katalog, melainkan proses sebelum transaksi tersebut dilakukan. 'Jika penerima pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu, kemudian proses katalog digunakan untuk merealisasikan transaksi, ini namanya pengondisian dalam pengadaan dan katalog hanya jadi formalitas administrasi,' katanya. Indikasi Penyalahgunaan Wewenang Qolby menilai kondisi tersebut perlu dilihat dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan. Ia merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Pasal 17 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. 'Indikasi penyalahgunaan wewenang sangat kental dalam pengadaan tenaga ahli ini, karena prosesnya tidak sehat,' ujar Qolby. Menurut dia, indikasi tersebut perlu diuji berdasarkan jejak pengadaan, mulai dari penentuan kebutuhan, kualifikasi, penentuan tenaga ahli, proses Katalog Elektronik, hingga kontrak dan pembayaran. 'Namun hingga kini OPD belum membuka data-data itu dan terkesan ditutupi,' katanya. Mengarah pada Indikasi Kolusi Selain penyalahgunaan wewenang, Qolby menilai persoalan tersebut juga perlu dilihat dalam perspektif kolusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam aturan tersebut, kolusi merupakan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. 'Penyalahgunaan wewenang ini mengarah pada indikasi kolusi antara pejabat dengan penerima jasa. Tetapi ini perlu diuji lagi, sehingga kami butuh beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tenaga ahli di OPD,' kata Qolby. Sebab lanjut Qolby, kedekatan seseorang dengan kepala daerah atau latar belakang sebagai tim pemenangan tidak otomatis membuktikan kolusi. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan adalah adanya permufakatan, tindakan melawan hukum, serta keuntungan atau akibat yang ditimbulkan dalam proses pengadaan. 'Karena itu dokumen pengadaan menjadi penting untuk menguji dugaan tersebut, terutama apabila terdapat bukti bahwa pihak tertentu telah ditentukan sebelum proses Katalog Elektronik berlangsung,' pungkasnya. Data Belanja Tenaga Ahli Data yang sebelumnya dihimpun dan dipublikasikan Total Banten menunjukkan belanja jasa tenaga ahli Pemprov Banten mencapai Rp55,47 miliar pada 2026. Anggaran tersebut tersebar dalam 184 paket dan mencakup sekitar 1.853 tenaga ahli. Alokasi terbesar berada di Sekretariat DPRD sebesar Rp19,294 miliar, disusul Diskominfo Rp6,359 miliar, Perkim Rp5,571 miliar, PUPR Rp4,988 miliar, ESDM Rp2,690 miliar, Bapenda Rp2,392 miliar, Dinas Perdagangan Rp1,909 miliar, Disnaker Rp1,888 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,702 miliar, dan DP3AKKB Rp1,075 miliar. Belanja tersebut juga menunjukkan tren peningkatan, dari sekitar Rp38 miliar pada 2024, menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan Rp55,47 miliar pada 2026. Sementara itu, APBD Banten justru menurun dari sekitar Rp11,73 triliun pada 2024, menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, dan sekitar Rp10,27 triliun pada 2026.