“Kami Seperti Dicekik” Nelayan Pesisir Banten Kritik Reklamasi Bojonegara, Minta Negara Hadir

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Bojonegara, Kabupaten Serang tampak dari udara. (Foto: Citra Satelit)

Pesisir Bojonegara, Kabupaten Serang tampak dari udara. (Foto: Citra Satelit)

Kami seperti dicekik. Gunung-gunung dikeruk sampai habis meninggalkan lubang-lubang besar. Laut kami ditimbun. Debu setiap hari kami hirup. Ruang tangkap semakin sempit.

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Laut bagi masyarakat Bojonegara bukan sekadar bentang air yang memisahkan daratan. Di sanalah penghidupan diwariskan lintas generasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, wajah pesisir utara Kabupaten Serang berubah cepat.

Kapal tongkang, alat berat, dan proyek reklamasi perlahan menggantikan ruang tangkap yang selama puluhan tahun menjadi sumber nafkah nelayan.
Di tengah geliat investasi, muncul dua kenyataan yang berjalan beriringan.

Reklamasi menghadirkan kawasan industri baru, aktivitas ekonomi, hingga kompensasi bagi sebagian kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, nelayan mengaku ruang melaut semakin sempit, hasil tangkapan menurun, dan ekosistem pesisir terus berubah.

Persoalan itu kini bergeser dari sekadar keluhan masyarakat menjadi isu yang dibawa hingga ke pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Tiga Nelayan Jadi Tersangka, GEMA BP Minta Restorative Justice dan Audit Industri Maritim di Serang Barat

Kamis (23/7/2026), Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) bersama perwakilan nelayan Bojonegara mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Mereka diterima Staf Ahli Bidang Advokasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Yudi Syamhudi Suyuti.

Bagi FKPN, reklamasi di pesisir utara Banten telah melampaui persoalan investasi. Mereka menilai negara harus hadir memastikan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.

BACA JUGA :  Bojonegara Kabupaten Serang dalam Pusaran Reklamasi: Laut Menyusut, Konflik Membesar

“Negara tidak boleh hanya melihat investasi dari sisi nilai ekonominya, tetapi harus menghitung biaya ekologis dan biaya sosial yang ditanggung rakyat. Jangan sampai keuntungan korporasi dibayar dengan hilangnya ruang hidup nelayan,” kata Penasihat FKPN, Kholid Mikdar.

Konflik yang Terus Membesar

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM
Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati
RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien
Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi
Jalan Desa Jadi Prioritas, Pemkab Serang Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Molor Dua Jam, Fraksi PDI-P Enggan Bacakan Pandangan Umum
Kecewa Audiensi Ditunda, Aktivis KNPI Sisir Ruangan Pimpinan DPRD Pandeglang

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:08

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:30

Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:18

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:59

RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:00

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page