“Kami Seperti Dicekik” Nelayan Pesisir Banten Kritik Reklamasi Bojonegara, Minta Negara Hadir

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Bojonegara, Kabupaten Serang tampak dari udara. (Foto: Citra Satelit)

Pesisir Bojonegara, Kabupaten Serang tampak dari udara. (Foto: Citra Satelit)

Kami seperti dicekik. Gunung-gunung dikeruk sampai habis meninggalkan lubang-lubang besar. Laut kami ditimbun. Debu setiap hari kami hirup. Ruang tangkap semakin sempit.

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Laut bagi masyarakat Bojonegara bukan sekadar bentang air yang memisahkan daratan. Di sanalah penghidupan diwariskan lintas generasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, wajah pesisir utara Kabupaten Serang berubah cepat.

Kapal tongkang, alat berat, dan proyek reklamasi perlahan menggantikan ruang tangkap yang selama puluhan tahun menjadi sumber nafkah nelayan.
Di tengah geliat investasi, muncul dua kenyataan yang berjalan beriringan.

Reklamasi menghadirkan kawasan industri baru, aktivitas ekonomi, hingga kompensasi bagi sebagian kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, nelayan mengaku ruang melaut semakin sempit, hasil tangkapan menurun, dan ekosistem pesisir terus berubah.

Persoalan itu kini bergeser dari sekadar keluhan masyarakat menjadi isu yang dibawa hingga ke pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Bojonegara Kabupaten Serang dalam Pusaran Reklamasi: Laut Menyusut, Konflik Membesar

Kamis (23/7/2026), Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) bersama perwakilan nelayan Bojonegara mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Mereka diterima Staf Ahli Bidang Advokasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Yudi Syamhudi Suyuti.

Bagi FKPN, reklamasi di pesisir utara Banten telah melampaui persoalan investasi. Mereka menilai negara harus hadir memastikan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.

BACA JUGA :  Tiga Nelayan Jadi Tersangka, GEMA BP Minta Restorative Justice dan Audit Industri Maritim di Serang Barat

“Negara tidak boleh hanya melihat investasi dari sisi nilai ekonominya, tetapi harus menghitung biaya ekologis dan biaya sosial yang ditanggung rakyat. Jangan sampai keuntungan korporasi dibayar dengan hilangnya ruang hidup nelayan,” kata Penasihat FKPN, Kholid Mikdar.

Konflik yang Terus Membesar

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Banten Hindari Pertanyaan soal Anggaran Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar
72 Tahun Tinggal di Rumah Reyot, Marnah Menunggu Uluran Tangan Pemerintah yang Tak Kunjung Datang
Krisis Air Mencekik! Lebih dari 40 Hektar Sawah di Binong Gagal Panen
Forum Anak Sampaikan Lima Tuntutan, Pemprov Banten Janji Wujudkan Aspirasi Forum Anak.
Abuya Muhtadi Pimpin Deklarasi Tolak LGBT di Pandeglang, Desak Pemkab Terbitkan Aturan Khusus
Soroti Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar di Banten, Pengamat; Jangan Jadi Ruang Akomodasi Kepentingan Politik
TPT Kabupaten Serang Tetap Tinggi Meski Turun 0,2 Persen
Gubernur Banten Alokasikan Rp10,8 Miliar untuk Bangun Jembatan di Serang, Ditargetkan Rampung November 2026

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:19

“Kami Seperti Dicekik” Nelayan Pesisir Banten Kritik Reklamasi Bojonegara, Minta Negara Hadir

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:33

Gubernur Banten Hindari Pertanyaan soal Anggaran Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:57

72 Tahun Tinggal di Rumah Reyot, Marnah Menunggu Uluran Tangan Pemerintah yang Tak Kunjung Datang

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:27

Krisis Air Mencekik! Lebih dari 40 Hektar Sawah di Binong Gagal Panen

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:02

Forum Anak Sampaikan Lima Tuntutan, Pemprov Banten Janji Wujudkan Aspirasi Forum Anak.

Berita Terbaru