BPJS PBI Masih Jadi Andalan Warga Banten, DPRD Soroti Kemiskinan, Validasi Data, dan Akses Layanan Kesehatan

Senin, 22 Juni 2026 - 09:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Tingginya ketergantungan masyarakat Banten terhadap program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinilai menunjukkan dua sisi realitas yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Di satu sisi, program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah masih perlu ditingkatkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten menunjukkan rata-rata 73,85 persen penduduk di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, yakni kelompok yang iurannya ditanggung pemerintah.

Angka ini menegaskan bahwa BPJS PBI masih menjadi instrumen utama perlindungan kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Yeremia Mendrofa, menilai tingginya jumlah peserta PBI harus dibaca tidak hanya sebagai keberhasilan perluasan cakupan jaminan kesehatan, tetapi juga sebagai cerminan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BACA JUGA :  DPRD Banten Tutup Masa Persidangan I, Siap Serap Aspirasi Masyarakat

“Fakta bahwa mayoritas warga Banten masih mengandalkan BPJS PBI untuk memperoleh layanan kesehatan menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih sangat dibutuhkan. Namun kondisi ini juga menjadi alarm bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah Banten masih perlu ditingkatkan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran,” ujar Yeremia kepada Total Banten, Senin (22/6/2026).

BACA JUGA :  DPRD Banten Singgung Isu Pembubaran Ormas oleh Pemerintah Melalui Capacity Building

Menurut dia, tingginya ketergantungan terhadap bantuan iuran pemerintah menunjukkan bahwa akses kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih memiliki keterkaitan yang kuat. Karena itu, kebijakan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat.

Yeremia juga menyoroti adanya ketimpangan tingkat kepesertaan BPJS PBI di berbagai daerah di Banten. Perbedaan kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan dinilai menjadi faktor yang memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap program bantuan kesehatan.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh
Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur
PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan
DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak
PKB Usung Prabowo Nomics, Mulyadhi Sebut Pandeglang Butuh Intervensi Pusat untuk Dongkrak Ekonomi
Kekeringan Kembali Melanda Pandeglang, DPRD Tagih Solusi Permanen dari Pemkab
DPRD Pandeglang Soroti Kebocoran Pajak Restoran, Desak Pemda Tinggalkan Sistem Manual

Berita Terkait

Minggu, 6 September 2026 - 16:09

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:32

Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:21

Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:19

DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page