PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang, Dede Sumantri saat audiensi dengan Front persaudaraan islam, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang, Dede Sumantri saat audiensi dengan Front persaudaraan islam, Dok (Gun/Totalbanten.com)

TOTALBANTEN.COM, PANDEGLANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pandeglang mendesak Bupati Pandeglang segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai langkah awal untuk mencegah perilaku seksual yang mereka sebut sebagai penyimpangan, termasuk LGBT, sembari menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda).

Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang, Dede Sumantri, mengatakan seluruh anggota Fraksi PKS telah bersepakat mendukung langkah-langkah pencegahan terhadap fenomena tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah perlu segera menghadirkan payung hukum agar upaya pencegahan memiliki dasar yang jelas.

BACA JUGA :  Bapenda Kabupaten Serang Bahas Perubahan Perda yang Tak Masuk Propemperda 2026

“Saya sudah berkoordinasi dengan seluruh anggota fraksi dan semuanya sepakat. Sebagai langkah awal, Bupati harus segera mengeluarkan Peraturan Bupati agar ada payung hukum sambil menunggu Perda,” kata Dede, Kamis (30/7/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan
Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh
Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur
DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak
PKB Usung Prabowo Nomics, Mulyadhi Sebut Pandeglang Butuh Intervensi Pusat untuk Dongkrak Ekonomi
Kekeringan Kembali Melanda Pandeglang, DPRD Tagih Solusi Permanen dari Pemkab
DPRD Pandeglang Soroti Kebocoran Pajak Restoran, Desak Pemda Tinggalkan Sistem Manual

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:00

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Minggu, 6 September 2026 - 16:09

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:32

Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:21

Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Berita Terbaru

Ketua komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page