Ia menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan langkah-langkah pencegahan terhadap perilaku seksual yang dinilai menyimpang.
Selain mendorong penerbitan Perbup, Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui organisasi perangkat daerah terkait untuk mengintensifkan kampanye pencegahan di tengah masyarakat.
Dede berharap langkah tersebut dapat mencegah berkembangnya fenomena yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan sosial di Kabupaten Pandeglang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Editor : Engkos Kosasih
Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
