“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26

Perayaan HUT Banten ke-26 di pusat pemerintahan bertolak belakang dengan realita warga. Di saat pejabat berpidato, puluhan kilometer di pusat pemerintahan, ada petani dan nelayan yang masih berjuang melawan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pagi 4 Oktober 2026, perayaan 26 tahun Provinsi Banten berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang. Di atas panggung, usia seperempat abad lebih itu dirayakan dengan berbagai narasi capaian pembangunan, program pemerintah dan optimisme tentang masa depan. 'Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, tapi tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat,' kata Andra Soni dalam sambutannya. Pada hari yang sama, beberapa puluh kilometer dari pusat pemerintahan itu, suasana berbeda terlihat sejumlah daerah. Seperti di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cilegon, Kabupaten Serang bahkan Tangerang. Tidak ada perayaan. Tidak ada pembicaraan tentang usia Banten yang genap 26 tahun. Hari berjalan sebagaimana hari-hari sebelumnya, dengan persoalan yang jauh lebih dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Samsuri, seorang nelayan di Kecamatan Panimbang, Pandeglang, bahkan tidak mengetahui bahwa 4 Oktober merupakan hari jadi Provinsi Banten. Bagi Samsuri, ukuran perubahan selama 26 tahun bukan tentang perayaan hari jadi provinsi. Ia melihatnya dari kehidupan masyarakat yang masih harus berhadapan dengan persoalan kesejahteraan. 'Kita tidak tahu ada HUT Banten, tapi itu gak penting juga kalau masyarakat masih hidup dalam kesusahan,' katanya kepada Total Banten. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan masih terdapat 746,73 ribu penduduk miskin di Banten pada Maret 2026. Angka tersebut setara dengan 5,38 persen penduduk. Kemiskinan tidak tersebar dengan tingkat yang sama. Di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin mencapai 6,23 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 5,21 persen. Pada periode yang sama, garis kemiskinan Banten tercatat Rp753.492 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,17 orang, angka tersebut setara dengan sekitar Rp3,9 juta per rumah tangga per bulan. Angka-angka tersebut menjadi bagian dari gambaran kesejahteraan Banten ketika pembangunan terus berjalan dan berbagai program pemerintah dilaksanakan. Persoalan lainnya terlihat dari kondisi ketenagakerjaan. Pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten berada pada angka 6,48 persen. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 5,88 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 2,88 juta orang atau 48,99 persen bekerja dalam kegiatan formal. Bagi warga yang kehidupannya bergantung pada pekerjaan sehari-hari, angka-angka tersebut hadir dalam bentuk yang berbeda. Ia menjadi soal apakah pekerjaan tersedia, apakah penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan apakah pendapatan mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Di Tunjung Teja, Kabupaten Serang, misalnya, Rawian, seorang petani, juga tidak mengetahui bahwa pada hari itu Banten memperingati ulang tahunnya yang ke-26. Ia tidak menjadikan perayaan sebagai ukuran utama perubahan. Persoalan yang ia rasakan justru berada di sawah dan pada kondisi ekonomi rumah tangga. 'Gak ada kerasa apa-apa masalah Banten 26 tahun itu. Bahkan masalah ekonomi kesulitan,' ujarnya. Rawian mengatakan persoalan yang dihadapi petani bukan hanya berkaitan dengan hasil pertanian, tetapi juga kebutuhan dasar untuk mengelola lahan. Air menjadi salah satu persoalan ketika sawah harus tetap digarap. Di sisi lain, keterbatasan peralatan membuat pekerjaan petani tetap bergantung pada kemampuan yang tersedia. 'Belum. Belum pernah sejahtera. Macam di sawah, petani yang nyangkul kekurangan air. Gak ada alat buat penarik di sawahnya,' ujarnya. Namun, Rawian tidak menutup mata terhadap perubahan yang terjadi selama Banten menjadi provinsi. Salah satu yang ia rasakan adalah kondisi jalan di kampungnya yang kini lebih baik. 'Alhamdulillah di kampung saya ini selama 26 tahun masalah jalan udah, alhamdulillah, udah baik. Cuma masalah ekonomi banyak lemah masyarakat,' ungkapnya. Sedangkan di Kampung Kadu Embe, Desa Sangiang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, persoalan serupa muncul dalam bentuk lain. Saniin tidak mengetahui bahwa Banten sedang memperingati HUT ke-26. Ia menilai kondisi pendidikan di wilayahnya sudah cukup baik. Namun, ketika berbicara tentang ekonomi dan pekerjaan, persoalannya berbeda. 'Pendidikan ini lumayan. Tapi ekonomi mah agak-agak susah sekarang. Susah cari kerja. Susah cari kerja, enggak dapat,' ungkapnya. Kesulitan mencari pekerjaan kemudian bertemu dengan persoalan lain, yaitu meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari. Bagi Saniin, persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi juga kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 'Yang penting lah masalah ekonomi agak-agak murah. Belanja-belanja juga agak murah. Sekarang naik semua, memang beban. Susah-susah.' Dari Panimbang hingga Tunjung Teja dan Mancak, persoalan yang disampaikan warga memiliki bentuk berbeda. Nelayan berbicara tentang kesulitan hidup. Petani berbicara tentang air, peralatan dan ekonomi. Warga lainnya berbicara tentang pekerjaan dan harga kebutuhan. Di Kota Serang, Hidayat, seorang pedagang, juga tidak mengetahui bahwa Banten sedang memperingati hari jadinya. Ketika diminta menilai kondisi pemerintahan Banten, Hidayat menyampaikannya dari sudut pandangnya sebagai warga. 'Tidak tahu (HUT Banten). Menurut saya Banten makin acak-acakan pemerintahannya,' pungkasnya. Empat warga dari wilayah berbeda itu tidak berbicara dengan bahasa statistik. Mereka berbicara dari pengalaman sehari-hari. Sementara itu, statistik BPS mencatat masih ada 746,73 ribu penduduk miskin, tingkat kemiskinan 5,38 persen, kemiskinan perdesaan 6,23 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 6,48 persen pada 2026. Catatan Redaksi: Di tengah perayaan 26 tahun Provinsi Banten, dua gambaran tersebut bertemu pada satu pertanyaan yang sama: seberapa jauh pembangunan yang dijalankan pemerintah telah menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat? Sebab, bagi warga yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan, pendapatan, harga kebutuhan pokok, air untuk sawah dan kesempatan kerja, pembangunan pada akhirnya bukan sekadar angka anggaran atau jumlah program. Pembangunan hadir ketika kehidupan mereka berubah.