Pemkot Serang Diduga Terima Kompensasi Rp720 Juta dari Pelanggar RTRW, Apa Dasar Perhitungannya?

Minggu, 13 September 2026 - 16:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peta Pola Ruang Kecamatan Curug. (Dok)

Peta Pola Ruang Kecamatan Curug. (Dok)

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pemerintah Kota Serang menetapkan penyetoran kompensasi Rp30 juta per tahun untuk setiap lokasi usaha peternakan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan ruang, RTRW Kota Serang.

Ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Wali Kota Serang tentang Pengenaan Disinsentif Pelanggaran Lokasi Peternakan yang Tidak Sesuai Peruntukan Ruang, yang terbit pada 1 Juli 2020.

Berdasarkan data yang dimiliki Total Banten, ada tiga perusahaan yang tercantum dalam keputusan tersebut, yakni berinisial PT PUM, CMF dan KDF.

BACA JUGA :  Tol Tangerang-Merak Jadi Arena Begal Solar, Polda Banten Ringkus 6 Pelaku!

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk PUM, Kepwal mencantumkan tiga lokasi peternakan. Dua lokasi berada di Kelurahan Sukawana dan satu lokasi di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang.

BACA JUGA :  Ratusan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang Terkendala Lahan, Baru Delapan Rampung

Dalam keputusan itu, perusahaan diwajibkan menyetor kompensasi kepada Pemerintah Kota Serang sebesar Rp30 juta per tahun untuk setiap lokasi kegiatan usaha.

Dengan tiga lokasi yang tercantum atas nama PUM, nilai kewajiban tersebut mencapai Rp90 juta per tahun apabila seluruh ketentuan dalam Kepwal diterapkan.

Ketua PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) Irhamullah mempertanyakan dasar perhitungan kompensasi Rp30 juta per tahun untuk setiap lokasi usaha peternakan dalam Kepwal tersebut.

BACA JUGA :  Tito Karnavian Tiba-tiba Terjun ke Pasar Rau Serang, Klaim Harga Bahan Pokok Stabil

Menurutnya, pemerintah perlu membuka dasar penetapan nominal Rp30 juta tersebut, termasuk parameter dan kajian yang digunakan sebelum angka itu ditetapkan.

“Rp30 juta per tahun per lokasi itu dihitung berdasarkan apa? Apakah ada kajian, formula atau parameter tertentu yang menjadi dasar penetapan nominal tersebut?,” kata Irham kepada Total Banten, Minggu (13/9/2026).

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satu Abad Jejak Konservasi Ujung Kulon, Empat Dekade Pencarian ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa
“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26
Pemkot Serang Terima Setoran Rp1,7 Miliar dari Pelanggar Perda, Budi Rustandi; Itu Kan Bukan Saya!
Pemkot Serang Tiga Tahun Terima Setoran Pelanggar Perda, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar
Buramnya Tata Kelola Ruang Banten di Balik Aktivitas Tambang Kragilan
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang hingga Kolusi di Balik Pengadaan Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Pemprov Banten
“Kami Seperti Dicekik” Nelayan Pesisir Banten Kritik Reklamasi Bojonegara, Minta Negara Hadir
Bojonegara Kabupaten Serang dalam Pusaran Reklamasi: Laut Menyusut, Konflik Membesar

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 07:46

Satu Abad Jejak Konservasi Ujung Kulon, Empat Dekade Pencarian ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa

Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:15

“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26

Jumat, 18 September 2026 - 08:27

Pemkot Serang Terima Setoran Rp1,7 Miliar dari Pelanggar Perda, Budi Rustandi; Itu Kan Bukan Saya!

Kamis, 17 September 2026 - 12:14

Pemkot Serang Tiga Tahun Terima Setoran Pelanggar Perda, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar

Minggu, 13 September 2026 - 16:36

Pemkot Serang Diduga Terima Kompensasi Rp720 Juta dari Pelanggar RTRW, Apa Dasar Perhitungannya?

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page