Besarnya jumlah tenaga ahli tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya anggaran. Belanja jasa tenaga ahli Pemprov Banten tercatat sekitar Rp38 miliar pada 2024, kemudian meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada 2026.
Pada periode yang sama, APBD Provinsi Banten justru mengalami penurunan. APBD 2024 tercatat sekitar Rp11,73 triliun, turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi Rp10,27 triliun pada 2026.
Anggaran tenaga ahli tersebut tersebar dalam 184 paket pekerjaan di berbagai OPD. Bagi Aat, besarnya anggaran dan jumlah tenaga ahli membuat pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan soal tenaga ahlinya boleh atau tidak. Yang kami pertanyakan adalah prosesnya. Kalau jumlahnya sampai ribuan dan anggarannya puluhan miliar, masyarakat harus bisa melihat dasar kebutuhannya,” katanya.
“Kalau ada sebanyak itu, publik tentu wajar bertanya. Mereka mengerjakan apa? Apa output-nya? Berapa lama kontraknya? Berapa nilai kontraknya? Dan bagaimana mereka direkrut?” ujar Aat.
Aat menjelaskan, meski tenaga ahli bukan ASN maupun PPPK. Tetapi penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan jasa profesional dan mekanisme kontraktual sesuai jenis pekerjaan dan pengadaannya. Oleh karena itu, perbedaan status tersebut tidak berarti prosesnya dapat luput dari pengawasan publik.
“ASN saja ada mekanisme seleksi yang jelas. Tenaga ahli memang bukan ASN, tetapi ketika honornya dibayar dari APBD, proses penggunaannya tetap harus transparan,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Banten membuka informasi mengenai analisis kebutuhan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), kualifikasi tenaga ahli, metode pemilihan, nilai kontrak, identitas penyedia atau tenaga ahli, masa kontrak, hingga hasil pekerjaan.
“Jangan sampai anggarannya terbuka di APBD, tetapi siapa yang menerima dan bagaimana proses mendapatkannya tidak diketahui publik,” pungkasnya.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
