Tenaga Ahli Pemprov Banten Capai 1.853, BEMNus; Rekrutmen Tertutup, Medsos Banyak Diisi Acara Seremonial

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data yang dihimpun Total Banten, anggaran tersebut mencakup 1.853 tenaga ahli dari berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi (IT), surveyor, konsultan, pendamping sosial, hingga tenaga ahli pada sejumlah lembaga pemerintahan. Para tenaga ahli tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD dan Komisi Informasi. Di tengah besarnya anggaran dan jumlah tenaga ahli tersebut, keberadaan tenaga ahli bidang IT menjadi perhatian. Terlebih, pemerintah tengah mendorong digitalisasi pelayanan sekaligus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal digital. Namun, besarnya jumlah tenaga ahli IT tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keterbukaan proses pengadaannya. Berdasarkan data yang ditelusuri Total Banten, sedikitnya terdapat 258 tenaga ahli IT dan surveyor pada delapan unit kerja Pemprov Banten. Rinciannya, Dinas Ketahanan Pangan tercatat memiliki 2 tenaga ahli IT, Diskominfo 41, DPMPTSP 14 tenaga ahli IT dan surveyor, Dispora 33 tenaga ahli IT, dan Dinas Pariwisata 14 tenaga ahli. Jumlah terbesar tercatat pada Dinas ESDM, yakni 112 tenaga ahli IT dan surveyor. Sementara itu, Sekretariat Daerah tercatat memiliki 14 tenaga ahli IT, sedangkan Bapenda 28 tenaga ahli IT. Jumlah tersebut belum mencakup belasan ribu tenaga ahli dari bidang lain yang digunakan Pemprov Banten. Koordinator BEM Nusantara Cilegon, Syafa'atul Amin, menilai keberadaan tenaga ahli IT dalam jumlah besar semestinya dapat terlihat dari kualitas komunikasi digital pemerintah kepada masyarakat. Namun, menurut pria yang akrab disapa Aat tersebut, yang terlihat justru lebih banyak publikasi kegiatan seremonial. 'Yang kami lihat di media sosial masing-masing OPD itu kebanyakan kegiatan-kegiatan seremonial. Tidak ada tuh bicara soal anggaran pemerintah, mekanisme pelayanan dan hal-hal lainnya yang sebenarnya perlu diketahui publik. Lalu apa dampaknya kepada masyarakat,' kata Aat, Sabtu (8/8/2026). Menurut dia, media sosial pemerintah semestinya tidak hanya menjadi ruang dokumentasi kegiatan pejabat, tetapi juga sarana menyampaikan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat. 'Masyarakat bukan hanya perlu tahu pejabat hadir di acara apa. Masyarakat juga perlu tahu anggarannya digunakan untuk apa, bagaimana mekanisme pelayanannya dan informasi apa yang bisa diakses masyarakat,' ujarnya. Aat juga menyoroti, informasi mengenai proses perekrutan tenaga ahli yang tidak terlihat diumumkan secara terbuka melalui kanal media sosial resmi Pemerintah Provinsi Banten maupun pemberitaan. 'Saya juga baru tahu sekarang kalau ada tenaga ahli,' katanya. Menurut Aat, persoalannya bukan mengenai boleh atau tidaknya pemerintah menggunakan tenaga ahli. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana orang-orang yang dibayar menggunakan APBD tersebut dipilih. 'Kalau memang dibutuhkan, seharusnya masyarakat juga bisa mengetahui. Ada pengumuman, ada persyaratan, ada kualifikasi, kemudian jelas siapa yang dipilih dan apa pekerjaannya,' ujarnya. Besarnya jumlah tenaga ahli tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya anggaran. Belanja jasa tenaga ahli Pemprov Banten tercatat sekitar Rp38 miliar pada 2024, kemudian meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada 2026. Pada periode yang sama, APBD Provinsi Banten justru mengalami penurunan. APBD 2024 tercatat sekitar Rp11,73 triliun, turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi Rp10,27 triliun pada 2026. Anggaran tenaga ahli tersebut tersebar dalam 184 paket pekerjaan di berbagai OPD. Bagi Aat, besarnya anggaran dan jumlah tenaga ahli membuat pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci. 'Ini bukan soal tenaga ahlinya boleh atau tidak. Yang kami pertanyakan adalah prosesnya. Kalau jumlahnya sampai ribuan dan anggarannya puluhan miliar, masyarakat harus bisa melihat dasar kebutuhannya,' katanya. 'Kalau ada sebanyak itu, publik tentu wajar bertanya. Mereka mengerjakan apa? Apa output-nya? Berapa lama kontraknya? Berapa nilai kontraknya? Dan bagaimana mereka direkrut?' ujar Aat. Aat menjelaskan, meski tenaga ahli bukan ASN maupun PPPK. Tetapi penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan jasa profesional dan mekanisme kontraktual sesuai jenis pekerjaan dan pengadaannya. Oleh karena itu, perbedaan status tersebut tidak berarti prosesnya dapat luput dari pengawasan publik. 'ASN saja ada mekanisme seleksi yang jelas. Tenaga ahli memang bukan ASN, tetapi ketika honornya dibayar dari APBD, proses penggunaannya tetap harus transparan,' tegasnya. Ia meminta Pemprov Banten membuka informasi mengenai analisis kebutuhan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), kualifikasi tenaga ahli, metode pemilihan, nilai kontrak, identitas penyedia atau tenaga ahli, masa kontrak, hingga hasil pekerjaan. 'Jangan sampai anggarannya terbuka di APBD, tetapi siapa yang menerima dan bagaimana proses mendapatkannya tidak diketahui publik,' pungkasnya.