TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun Total Banten, anggaran tersebut mencakup 1.853 tenaga ahli dari berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi (IT), surveyor, konsultan, pendamping sosial, hingga tenaga ahli pada sejumlah lembaga pemerintahan.
Para tenaga ahli tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD dan Komisi Informasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah besarnya anggaran dan jumlah tenaga ahli tersebut, keberadaan tenaga ahli bidang IT menjadi perhatian. Terlebih, pemerintah tengah mendorong digitalisasi pelayanan sekaligus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal digital.
Namun, besarnya jumlah tenaga ahli IT tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keterbukaan proses pengadaannya.
Berdasarkan data yang ditelusuri Total Banten, sedikitnya terdapat 258 tenaga ahli IT dan surveyor pada delapan unit kerja Pemprov Banten.
Rinciannya, Dinas Ketahanan Pangan tercatat memiliki 2 tenaga ahli IT, Diskominfo 41, DPMPTSP 14 tenaga ahli IT dan surveyor, Dispora 33 tenaga ahli IT, dan Dinas Pariwisata 14 tenaga ahli.
Jumlah terbesar tercatat pada Dinas ESDM, yakni 112 tenaga ahli IT dan surveyor. Sementara itu, Sekretariat Daerah tercatat memiliki 14 tenaga ahli IT, sedangkan Bapenda 28 tenaga ahli IT.
Jumlah tersebut belum mencakup belasan ribu tenaga ahli dari bidang lain yang digunakan Pemprov Banten.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
