Hamas Soroti Disinsentif Peternakan Kota Serang, Dasar Perhitungan Setoran Rp1,7 Miliar Dipertanyakan

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP Hamas) Banten mempertanyakan pengenaan disinsentif terhadap usaha peternakan di Kota Serang. Pertanyaan itu mencakup dasar pengenaan, besaran disinsentif, masa berlaku, realisasi pembayaran, dan dokumen perizinan. Hal tersebut disampaikan PP Hamas dalam audiensi bersama DPRD Kota Serang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Kamis (1/10/2026). Ketua Umum PP Hamas Banten, Irhamullah, mengatakan pihaknya mengkaji persoalan perizinan usaha peternakan di Kota Serang. 'Beberapa tadi kami menyampaikan persoalan yang kami kaji, dalam hal ini mengenai persoalan perizinan peternakan yang ada di Kota Serang,' kata Irhamullah. Menurut Irhamullah, Perda RTRW Kota Serang tidak mengatur kegiatan budidaya peternakan di wilayah Kota Serang. Namun, kegiatan usaha peternakan masih berjalan. 'Faktanya masih hari ini, masih per detik ini pun masih beroperasi dan berjalan kegiatan usaha peternakan yang ada di Kota Serang,' ujarnya. Hamas juga mempertanyakan pengenaan disinsentif terhadap perusahaan peternakan. Dalam Keputusan Wali Kota Serang tentang Pengenaan Disinsentif Pelanggaran Lokasi Peternakan yang Tidak Sesuai Peruntukan Ruang tertanggal 1 Juli 2020, terdapat tiga perusahaan yang menjadi objek pengenaan disinsentif, yakni PT PUM, CMF dan KDF. Untuk PT PUM, keputusan tersebut mencantumkan tiga lokasi kegiatan peternakan. Dua lokasi berada di Kelurahan Sukawana dan satu lokasi di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang. Kompensasi ditetapkan sebesar Rp30 juta per tahun untuk setiap lokasi kegiatan usaha. Namun, berdasarkan data BPKAD Kota Serang yang diperoleh Hamas, realisasi penerimaan hanya tercatat pada 2022, 2023 dan 2024. Tidak terdapat realisasi pada 2021 maupun 2025 dalam data tersebut. Irhamullah mempertanyakan periode pembayaran tersebut karena keputusan wali kota diterbitkan pada 1 Juli 2020 dengan masa pengenaan disinsentif paling lama lima tahun. 'Berdasarkan data dari BPKAD realisasinya hanya tiga tahun, sedangkan 2021 atau satu tahun pasca Kepwal terbit tidak ada realisasi, termasuk pada tahun 2025 tidak ada realisasi,' kata Irhamullah. 'Padahal dilihat daripada SK dari Wali Kota tersebut, harusnya pengenaan disinsentif ini dilakukan selama lima tahun dengan satu periode ini,' ujarnya. Hamas juga mempertanyakan dasar penetapan besaran disinsentif. Menurut Irhamullah, pada 2020 pengusaha peternakan dikenakan disinsentif sebesar Rp30 juta per tahun. Sementara dalam pembahasan audiensi disebut terdapat pengenaan hingga Rp50 juta. 'Itu pun parameternya apa? Apa yang menjadi tolok ukur daripada angka tersebut bisa dikeluarkan?' kata Irhamullah. Kepala DPMPTSP Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan terdapat dokumen pengenaan kompensasi dampak ketidaksesuaian ruang terhadap lokasi peternakan pada 2020. Dokumen tersebut bernomor 650/175/2020. Menurut Arif, dokumen itu menetapkan perusahaan peternakan dikenakan kompensasi dampak ketidaksesuaian ruang setiap tahun sampai batas waktu pemberlakuan izin sertifikat. Besaran kompensasi ditetapkan Rp30 juta per tahun untuk setiap lokasi kegiatan usaha. 'Perusahaan peternakan dikenakan kompensasi dampak ketidaksesuaian ruang lokasi peternakan setiap tahun hingga batas waktu pemberlakuan izin sertifikat, dengan rincian satu penyetoran kompensasi ke Pemerintah Kota Serang sebesar Rp30 juta per tahun per lokasi kegiatan usaha,' kata Arif. Arif mengatakan, berdasarkan informasi dari staf, pembayaran kompensasi dilakukan oleh pihak perusahaan peternakan. Namun, terkait izin sertifikat kedua yang disebut dalam audiensi, Arif mengaku belum pernah melihat dokumen tersebut. 'Kalau izin sertifikat yang kedua, kebetulan saya belum pernah melihat SK itu,' katanya. Arif juga menjelaskan perubahan kewenangan terkait kesesuaian tata ruang setelah penerapan sistem Online Single Submission (OSS). 'Saat ini urusan tata ruang sudah bukan di kami lagi. Saat ini karena semenjak OSS kami sudah tidak bisa menentukan kesesuaian tata ruang. Tidak seperti dulu,' ujarnya. Menurut Arif, rekomendasi kesesuaian tata ruang saat ini berada pada OPD teknis. Dalam audiensi, Arif juga menjelaskan pertimbangan pemerintah terkait penutupan usaha peternakan yang dinilai tidak sesuai dengan tata ruang. Menurutnya, salah satu pertimbangan adalah risiko gugatan dari perusahaan. Arif mengacu pada ketentuan peralihan dalam Perda Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Pasal 92 huruf C diatur mengenai izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perda. Untuk pembangunan yang telah dilaksanakan dan tidak memungkinkan disesuaikan dengan fungsi kawasan, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. Terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan. 'Jadi memang sepertinya kita harus mengganti. Ini salah satu nanti yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kota. Apakah kita sanggup kalau kita menuntut? Seandainya kita nekat terus kita dituntut,' ujar Arif. Sebelumnya, Total Banten memberitakan data LKPD Kota Serang tahun 2022, 2023 dan 2024 yang menunjukkan penerimaan setoran disinsentif lebih dari Rp1,7 miliar. Total Banten juga telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Serang terkait dasar pengenaan, mekanisme pembayaran dan realisasi kompensasi tersebut. Dalam audiensi 1 Oktober 2026, Pemkot Serang melalui DPMPTSP memberikan penjelasan mengenai dokumen pengenaan kompensasi tahun 2020, besaran Rp30 juta per tahun per lokasi, serta perubahan kewenangan tata ruang setelah penerapan OSS. Sementara itu, pertanyaan mengenai realisasi penerimaan pada 2021 dan 2025, dasar pengenaan nominal hingga Rp50 juta, dokumen izin sertifikat kedua, serta perpanjangan disinsentif masih menjadi bagian yang dipertanyakan Hamas.