“Kami mendapatkan data untuk tenaga ahli di Setwan ada 673 orang dengan anggaran sebesar Rp19,294 miliar. Bagaimana ini kejelasannya?” kata Qolby saat audiensi di ruang Sekretaris DPRD Banten.
Menurut dia, mahasiswa tidak hanya mempertanyakan jumlah tenaga ahli dan besaran anggarannya. Mereka juga ingin mengetahui proses perekrutan, besaran pembayaran, latar belakang pendidikan, bidang keahlian, hingga identitas tenaga ahli yang menggunakan anggaran publik.
“Kami juga ingin tahu bagaimana mekanisme perekrutannya, pembayaran gajinya, keahliannya, pendidikannya, nama-namanya siapa saja. Karena ini untuk kepentingan publik agar transparansi informasi ini berjalan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPRD Banten Subhan Seriabudhi memberikan penjelasan berbeda. Menurut dia, data yang diterima BEM Nusantara dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten tidak sesuai dengan kondisi di Sekretariat DPRD.
“Tadi disebutkan ada 673 orang tenaga ahli, sebenarnya di DPRD hanya ada 204 tenaga ahli. Untuk anggarannya juga enggak sampai Rp19,294 miliar, tetapi hanya Rp16,270 miliar. Itu pun untuk 901 kegiatan,” kata Subhan.
Ia menjelaskan, keberadaan tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan anggota DPRD dan prosesnya dilakukan melalui pembahasan serta evaluasi. Menurut dia, tenaga ahli di DPRD Banten juga harus memenuhi ketentuan pendidikan minimal strata satu.
“Jadi tenaga ahli ini sesuai kebutuhan dari anggota DPRD Banten dan semuanya berdasarkan pembahasan dan evaluasi. Saya juga pastikan semua tenaga ahli di DPRD Banten pendidikannya minimal S1,” ujarnya.
Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana publik dapat memeriksa data tenaga ahli secara menyeluruh.
Jika terdapat perbedaan antara data anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD dan data jumlah tenaga ahli yang disampaikan kepada publik, maka diperlukan penjelasan mengenai sumber data, dasar perhitungan, serta rincian kegiatan yang menjadi dasar pembayaran.
Rp55,47 miliar dan persoalan keterbukaan
Persoalan di Sekretariat DPRD Banten menjadi bagian dari masalah yang lebih luas. Belanja tenaga ahli di lingkungan Pemprov Banten pada 2026 mencapai sekitar Rp55,47 miliar.
Angka tersebut meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2024, anggaran tenaga ahli sekitar Rp38 miliar. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp52,38 miliar. Pada 2026, alokasi kembali bertambah menjadi Rp55,47 miliar.
Kenaikan tersebut terjadi ketika total APBD justru mengalami penurunan.
Pada 2024, APBD Banten sekitar Rp11,73 triliun. Angka itu turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025 dan kembali turun menjadi sekitar Rp10,27 triliun pada 2026.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
