TOTALBANTEN.COM, SERANG – Besarnya anggaran tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bukan hanya menyisakan pertanyaan mengenai kebutuhan dan efektivitas belanja.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah sulitnya publik memperoleh informasi yang utuh mengenai siapa saja yang dibayar, pekerjaan yang dilakukan, serta mekanisme perekrutannya.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan sekitar Rp55,47 miliar untuk belanja tenaga ahli. Anggaran itu tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan tercatat dalam 184 paket pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, ketika besarnya anggaran tersebut dipertanyakan, informasi mengenai tenaga ahli yang dibiayai dari APBD belum mudah ditelusuri secara terbuka.
Persoalan itu kembali mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten melakukan audiensi dengan Sekretariat DPRD Banten dan DPUPR Banten setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Diskominfo, Selasa (11/8/2026).
Mereka mempertanyakan data tenaga ahli sekaligus dasar penganggaran yang digunakan.
Berdasarkan data postur APBD 2026 yang diperoleh, Sekretariat DPRD Banten menjadi salah satu OPD dengan alokasi belanja tenaga ahli terbesar, yakni sekitar Rp19,294 miliar.
Anggaran serupa juga tersebar di sejumlah OPD. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mendapat sekitar Rp6,359 miliar; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp5,571 miliar; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4,988 miliar; serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp2,690 miliar.
Alokasi lainnya antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sekitar Rp2,392 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1,909 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp1,888 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,702 miliar, serta sejumlah OPD lainnya.
Data berbeda
Di tengah besarnya anggaran tersebut, persoalan transparansi data menjadi semakin penting karena terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah tenaga ahli.
Koordinator BEM Nusantara Banten, M Qolby Yusuf, mengatakan pihaknya memperoleh data dari BPKAD Banten yang menyebut terdapat 673 tenaga ahli di Sekretariat DPRD Banten dengan anggaran sekitar Rp19,294 miliar.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
