Pernah Didenda Rp1 Miliar, Kepatuhan PT Ciptapaperia atas Sanksi Lingkungan Masih Dipertanyakan

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten menyatakan kepatuhan PT Ciptapaperia terhadap sanksi administrasi yang telah dijatuhkan pemerintah masih perlu diverifikasi. Perusahaan pengolah kertas yang berlokasi di Kabupaten Serang itu sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan dumping limbah tanpa izin dan dijatuhi denda Rp1 miliar serta diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan. Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Banten, Ruli Riatno, mengatakan PT Ciptapaperia pada 2025 telah dikenai sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selain membayar denda, perusahaan juga diwajibkan memenuhi berbagai kewajiban administrasi dan teknis terkait pengelolaan air limbah. 'Setahu saya PT Ciptapaperia sudah mendapat sanksi administrasi dari KLH, termasuk kewajiban membayar denda sekitar Rp1 miliar. Selain itu, mereka juga diwajibkan menyusun persetujuan teknis pembuangan air limbah, mengintegrasikannya ke dalam persetujuan lingkungan, hingga memperoleh Surat Laik Operasi (SLO),' kata Ruli, Minggu (2/8/2026). Namun, menurutnya, proses penyusunan dokumen tersebut sempat diajukan ke Pemerintah Provinsi Banten. Setelah terbit PP Nomor 28 Tahun 2025, kewenangan pengawasan dan persetujuan teknis beralih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 'Sehingga proses penyusunan dokumen dan pengawasannya dikembalikan ke Kabupaten Serang. Sampai saat ini kami belum memperoleh konfirmasi mengenai sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan,' ujarnya. Karena itu, Ruli menilai klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Serang diperlukan agar status pemenuhan kewajiban perusahaan dapat dipastikan. Terkait adanya dugaan pencemaran limbah, Ruli menjelaskan bahwa setiap industri yang menggunakan air dalam proses produksinya pasti menghasilkan air limbah. Namun, pembuangan limbah diperbolehkan sepanjang perusahaan memiliki persetujuan teknis dan Surat Laik Operasi. 'Persoalannya bukan hanya apakah limbahnya memenuhi baku mutu atau tidak, tetapi juga aspek legalnya. Kalau secara administrasi belum memiliki persetujuan yang dipersyaratkan, tetap dapat dikenai sanksi meskipun hasil uji laboratoriumnya memenuhi baku mutu. Apalagi kalau administrasinya tidak lengkap dan hasil uji juga melebihi baku mutu, tentu pelanggarannya menjadi lebih berat,' katanya. Ruli mengaku belum menerima data resmi mengenai hasil uji laboratorium terhadap outlet pembuangan limbah PT Ciptapaperia yang dilakukan aparat penegak hukum lingkungan. 'Kalau pengambilan sampelnya dilakukan di outlet perusahaan dan terbukti melebihi baku mutu, berarti dapat dikonfirmasi bahwa pengolahan limbahnya tidak sesuai standar. Tapi data itu saya belum pegang,' ujarnya. Ia juga menegaskan belum bisa menyimpulkan bahwa pencemaran Sungai Ciujung hanya berasal dari PT Ciptapaperia. Menurutnya, daerah aliran Sungai Ciujung menerima beban pencemaran dari berbagai sumber, mulai dari industri, limbah domestik masyarakat hingga peternakan. 'Kalau sampelnya sudah di sungai akan sulit menentukan pelakunya. Yang paling mudah diverifikasi justru di outlet perusahaan. Kalau outletnya melampaui baku mutu, berarti perusahaan tersebut menjadi salah satu kontributor pencemaran. Tetapi bukan berarti satu-satunya sumber pencemar,' kata Ruli. Sebelumnya, berdasarkan putusan pengadilan, PT Ciptapaperia yang diwakili Direktur Ahmad Satibi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dalam perkara tersebut terungkap perusahaan menghasilkan sekitar 10 ton limbah impurities per hari, yang didominasi limbah plastik. Kapasitas insinerator perusahaan hanya mampu membakar sekitar 8 ton per hari, sehingga sisa limbah ditimbun di belakang pabrik dan di kawasan sempadan Sungai Ciujung tanpa izin. Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup pada November 2024 menemukan timbunan limbah plastik dengan luas sekitar 0,4 hektare dan volume diperkirakan mencapai 13.000 meter kubik. Pengadilan kemudian menjatuhkan denda Rp1 miliar serta memerintahkan PT Ciptapaperia melakukan pemulihan kerusakan lingkungan di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Total Banten telah berusaha melakukan konfirmasi pada Direktur PT Ciptapaperia, Ahmad Satibi namun belum direspon