Daftar OPD Paling Banyak Serap Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar di Pemprov Banten

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Belanja Tenaga Ahli di Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp55,47 miliar menjadi sorotan. Selain nilainya yang fantastis, sikap Gubernur Banten Andra Soni yang menghindari pertanyaan terkait tenaga ahli semakin memantik pertanyaan publik akan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Berdasarkan penelusuran Total Banten dalam dokumen APBD 2026, ditemukan bahwa anggaran Rp55,47 miliar tersebut dipecah dalam 184 paket pekerjaan, terdiri dari tenaga ahli bidang informatika, kontruksi dan pendampingan perempuan. Penelusuran terhadap dokumen APBD 2026 menunjukkan, sebagian besar anggaran yang fantastis terkonsentrasi pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Sekretariat DPRD (Setwan) menjadi OPD dengan alokasi belanja tenaga ahli terbesar, yakni mencapai Rp19.294.000.000. Di posisi kedua terdapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) dengan anggaran Rp6.359.103.000. Kemudian disusul Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp5.571.391.000. Lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menempati posisi keempat dengan alokasi belanja tenaga ahli sebesar Rp4.988.139.000. Selanjutnya Dinas ESDM Rp2.690.309.000, Bapenda Rp2.392.036.000, Dinas Perdagangan Rp1.909.549.000, Disnaker Rp1.888.529.000, Dinas Kesehatan Rp1.702.118.000 dan DP3AKKB Rp1.075.132.000,- Selain 10 besar tersebut, sejumlah OPD juga mengalokasikan belanja tenaga ahli di atas Rp500 juta, di antaranya Dispora sebesar Rp1,055 miliar, Dispar Rp691 juta, BKD Rp657 juta, Bappeda Rp613 juta, dan Dinas Pertanian Rp570 juta. Biro Administrasi Pimpinan Rp576 juta, Biro Umum Rp313 juta. Di sisi lain, terdapat OPD yang mengalokasikan anggaran jauh lebih kecil. Badan Penghubung hanya menganggarkan Rp23,3 juta, Bakesbangpol Rp33 juta, Satpol PP Rp50,4 juta, dan Inspektorat Rp86,5 juta, Biro pengadaan barang dan jasa Rp32 juta. Belanja tenaga ahli juga terus menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 nilainya tercatat sekitar Rp38 miliar, meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada 2026. Di sisi lain, kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Banten justru mengalami penyusutan. Nilai APBD turun dari Rp11,73 triliun pada 2024 menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, kemudian kembali menurun menjadi Rp10,27 triliun pada 2026. Bagi PPPK, angka tersebut terasa kontras dengan kondisi yang mereka alami sehari-hari. Dengan beban kerja yang tak jauh berbeda, mereka masih harus bertahan dengan gaji yang dinilai pas-pasan dan tunjangan yang relatif kecil. Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten, Taufik Hidayat, mengaku banyak PPPK mempertanyakan rasa keadilan dalam kebijakan penganggaran tersebut. Menurut dia, PPPK penuh waktu dengan pendidikan sarjana hanya menerima gaji sekitar Rp3,5 juta. Setelah ditambah Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan tunjangan keluarga, penghasilannya berkisar Rp4,2 juta per bulan. Sementara itu, PPPK paruh waktu menerima penghasilan sekitar Rp2 juta tanpa memperoleh tunjangan tambahan. 'PPPK penuh waktu digaji sekitar Rp3,5 juta ditambah TPP Rp350 ribu dan tunjangan lain jadi total sekitar Rp4,2 juta. Kalau paruh waktu sekitar Rp2 juta lebih tanpa menerima tunjangan lagi,' kata Taufik, Senin (27/7/2026). Menurut Taufik, kondisi tersebut menjadi ironi. Selama ini, kata dia, pemerintah selalu menyampaikan keterbatasan anggaran ketika para PPPK mengusulkan kenaikan TPP. 'Harapan kami TPP jangan hanya Rp350 ribu. Selama ini alasannya tidak ada anggaran. Tapi faktanya anggaran untuk tenaga ahli mencapai Rp55 miliar. Mereka mah lebih sejahtera dari kita,' ujarnya. Ia juga menilai, tidak sedikit pekerjaan yang saat ini dikerjakan tenaga ahli sebenarnya dapat ditangani oleh PPPK yang telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hingga kini, pemerintah daerah belum mempublikasikan secara rinci daftar tenaga ahli yang direkrut, mekanisme seleksi, indikator kinerja, maupun hasil pekerjaan dari masing-masing paket.