TOTALBANTEN.COM, SERANG – Belanja Tenaga Ahli di Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp55,47 miliar menjadi sorotan.
Selain nilainya yang fantastis, sikap Gubernur Banten Andra Soni yang menghindari pertanyaan terkait tenaga ahli semakin memantik pertanyaan publik akan transparansi penggunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan penelusuran Total Banten dalam dokumen APBD 2026, ditemukan bahwa anggaran Rp55,47 miliar tersebut dipecah dalam 184 paket pekerjaan, terdiri dari tenaga ahli bidang informatika, kontruksi dan pendampingan perempuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penelusuran terhadap dokumen APBD 2026 menunjukkan, sebagian besar anggaran yang fantastis terkonsentrasi pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Sekretariat DPRD (Setwan) menjadi OPD dengan alokasi belanja tenaga ahli terbesar, yakni mencapai Rp19.294.000.000. Di posisi kedua terdapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) dengan anggaran Rp6.359.103.000.
Kemudian disusul Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp5.571.391.000.
Lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menempati posisi keempat dengan alokasi belanja tenaga ahli sebesar Rp4.988.139.000.
Selanjutnya Dinas ESDM Rp2.690.309.000, Bapenda Rp2.392.036.000, Dinas Perdagangan Rp1.909.549.000, Disnaker Rp1.888.529.000, Dinas Kesehatan Rp1.702.118.000 dan DP3AKKB Rp1.075.132.000,-
Editor : Andre S Negara
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
