Pegawai Hingga Kepala Daerah di Kota Serang Diguyur Insentif Pemungutan Pajak Rp21,75 Miliar

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Kota Serang mengalokasikan lebih dari Rp21,75 miliar untuk insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut dialokasikan bagi aparatur sipil negara (ASN), kepala daerah, dan wakil kepala daerah sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan pendapatan daerah. Berdasarkan dokumen anggaran 2026, insentif bagi ASN atas pemungutan pajak dan retribusi daerah mencapai sekitar Rp19,89 miliar, sedangkan insentif bagi wali kota dan wakil wali kota mencapai sekitar Rp1,86 miliar. Alokasi tersebut berasal dari berbagai jenis pajak dan retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Dalam APBD 2026, Pemerintah Kota Serang menargetkan PAD sebesar Rp553,24 miliar, yang terdiri atas pajak daerah Rp409,99 miliar, retribusi daerah Rp135,14 miliar, serta komponen PAD lainnya. Target pajak daerah terbesar berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp154,70 miliar. Rinciannya meliputi PBJT restoran dan jasa boga sebesar Rp51,70 miliar. PBJT tenaga listrik Rp85 miliar, PBJT jasa perhotelan Rp8,5 miliar, PBJT jasa parkir Rp3 miliar, serta PBJT jasa kesenian dan hiburan Rp6,5 miliar. Selain itu, Pemkot Serang juga menargetkan penerimaan dari BPHTB sebesar Rp73 miliar, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp70,48 miliar, PBB-P2 Rp51 miliar, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp45,51 miliar, Pajak Reklame Rp12,5 miliar, serta Pajak Air Tanah Rp2,8 miliar. Di sektor retribusi, target terbesar berasal dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebesar Rp61,20 miliar, disusul retribusi pelayanan kesehatan Rp51,45 miliar. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rp9 miliar, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp8,08 miliar, retribusi parkir tepi jalan umum Rp3,7 miliar, serta retribusi pelayanan pasar Rp1,05 miliar. Dari berbagai sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah juga mengalokasikan insentif pemungutan kepada ASN. Nilai terbesar berasal dari insentif pemungutan PBJT sekitar Rp6,26 miliar, BPHTB Rp3,40 miliar, Opsen PKB Rp2,95 miliar, PBB-P2 Rp2,44 miliar, dan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sekitar Rp1,88 miliar. Sisanya berasal dari pajak reklame, pajak air tanah, opsen BBNKB, retribusi pelayanan pasar, pemakaian kekayaan daerah, PBG, hingga retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Sementara itu, insentif bagi wali kota dan wakil wali kota juga berasal dari berbagai objek penerimaan daerah. Alokasi terbesar berasal dari PBJT sekitar Rp526 juta, BPHTB sekitar Rp204 juta. Opsen PKB sekitar Rp190 juta, PBB-P2 sekitar Rp178 juta, serta insentif pemungutan retribusi daerah sekitar Rp557 juta, yang sebagian besar bersumber dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Secara normatif, pemberian insentif tersebut memiliki dasar hukum. Pemerintah pusat mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yang memperbolehkan pemerintah daerah memberikan insentif kepada instansi pemungut, kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat, pegawai, dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak maupun retribusi daerah. Di Kota Serang, ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Dalam regulasi itu, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, pejabat dan pegawai instansi pemungut termasuk pihak yang berhak menerima insentif pemungutan pajak daerah. Bila dibandingkan dengan total target pajak dan retribusi daerah sebesar Rp545,13 miliar, nilai insentif Rp21,75 miliar setara sekitar 3,99 persen dari total target penerimaan. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 5 persen sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Serang mengenai rincian penerima insentif, mekanisme perhitungan yang digunakan dalam APBD 2026, maupun target kinerja yang menjadi dasar pengalokasian anggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut.