Anggaran Makan-Minum Pemprov Rp110 Miliar, DPRD Banten Minta APBD Berpihak kepada Warga Miskin

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

Menurut Yeremia, bantuan sosial tidak bisa dipandang sekadar sebagai pos anggaran dalam APBD. Bantuan sosial memiliki fungsi strategis sebagai jaring pengaman bagi kelompok masyarakat rentan.

“Bantuan sosial bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan jaring pengaman bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA :  DPRD Banten Tegaskan Pembangunan Harus Berdampak bagi Masyarakat di HUT ke-26

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat memperoleh porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan belanja yang bersifat administratif maupun operasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Evaluasi Belanja Operasional

Yeremia mengatakan penyusunan APBD seharusnya mengedepankan prinsip money follows priority dan money follows program. Artinya, alokasi anggaran harus mengikuti kebutuhan prioritas pembangunan dan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Terungkap! Belanja Tenaga Ahli Pemprov Banten Rp55,47 Miliar Tersebar dalam 184 Paket di Semua OPD

Menurut dia, pola penganggaran yang hanya berorientasi pada pembagian pagu anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi membuat belanja daerah kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi
Gearing Ratio Jamkrida Banten Melebihi Ambang Batas OJK, Pemprov Suntik Modal Rp163,5 Miliar
Hamas Soroti Disinsentif Peternakan Kota Serang, Dasar Perhitungan Setoran Rp1,7 Miliar Dipertanyakan
Tukin ASN Banten Dipotong Sebulan, Ada yang Kehilangan Rp76,5 Juta!
Tunjangan Kinerja ASN Banten Dikurangi, Sekda : Protes Laporkan ke Saya
Dampak Pendapatan ‘Boncos’, ASN Banten Kehilangan Tunjangan Kinerja Satu Bulan
Bang Andra di Lebak Disorot, DPUPR Banten; Pengawasan Berjalan Temuan BPK Ditindaklanjuti
Komite Penyelamat SMPN 4 Kota Serang Minta Sekolah Bersejarah Tak Direlokasi

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:00

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:51

Gearing Ratio Jamkrida Banten Melebihi Ambang Batas OJK, Pemprov Suntik Modal Rp163,5 Miliar

Kamis, 1 Oktober 2026 - 19:39

Hamas Soroti Disinsentif Peternakan Kota Serang, Dasar Perhitungan Setoran Rp1,7 Miliar Dipertanyakan

Jumat, 18 September 2026 - 11:09

Tukin ASN Banten Dipotong Sebulan, Ada yang Kehilangan Rp76,5 Juta!

Jumat, 18 September 2026 - 07:58

Tunjangan Kinerja ASN Banten Dikurangi, Sekda : Protes Laporkan ke Saya

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page