Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Mahdani menjelaskan bahwa pos bantuan sosial hanya salah satu mata anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Menurut dia, terdapat berbagai program lain dalam APBD 2026 yang manfaatnya juga dirasakan masyarakat meskipun tidak dicatat dalam kelompok belanja bantuan sosial.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp67,81 miliar untuk kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran serta Rp232,27 miliar untuk iuran jaminan kesehatan peserta PBPU dan BP Kelas III.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan Program Sekolah Gratis (PSG) bagi SMA, SMK dan SKh negeri maupun swasta sebesar Rp345 miliar.
Sementara pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, Pemprov Banten mengalokasikan sekitar Rp320 miliar untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, termasuk perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan drainase.
“Selain itu terdapat anggaran Rp17 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana,” katanya.
Mahdani juga menyebutkan adanya Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp52 miliar yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk bantuan sosial tidak terencana apabila diperlukan.
Editor : Imam Maulana
