Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk mencari solusi pengelolaan sumber daya air.
Salah satu langkah yang didorong adalah normalisasi aliran sungai maupun saluran air yang melintasi wilayah Kabupaten Serang dan berada dalam kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Setidaknya bagaimana ada sodetan ataupun kali-kali yang jalurnya, terutama kewenangan provinsi yang melintasi Kabupaten Serang, ada normalisasi, setidaknya menghidupkan kali-kali mati untuk bahan baku ataupun kebutuhan air yang ada di Kabupaten Serang,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wilayah utara Kabupaten Serang menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam pembahasan solusi jangka panjang ketersediaan air.
Supiyanto menyebut sejumlah wilayah seperti Pontang dan Tirtayasa membutuhkan penguatan infrastruktur sumber daya air agar masyarakat memiliki akses air yang lebih berkelanjutan.
“Terutama yang ada di daerah utara, antara kali-kali yang ada di Pontang ataupun daerah Tirtayasa itu sangat membutuhkan untuk ke depan dalam jangka panjangnya bagaimana krisis air bersih ini tidak berkepanjangan,” tuturnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur air perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, bukan hanya sebagai respons ketika masyarakat sudah mengalami kekeringan.
Selain infrastruktur, DPRD Kabupaten Serang menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penyusunan anggaran daerah.
Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih dan penanganan kebencanaan, dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan APBD.
“Bagaimana ke depan kita membuat program mana yang prioritas, mana yang wajib, mana yang program penunjang. Ini juga termasuk anggaran, bagaimana program pemerintah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Supiyanto.
Untuk menghadapi kondisi darurat akibat cuaca ekstrem, Supiyanto menyebut masih terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
