Honor Nakes di Dinkes Banten Masuk Kode Rekening Tenaga Ahli Rp1,7 Miliar

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Penggunaan kode rekening belanja tenaga ahli untuk membayar honor tenaga kesehatan menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Banten. Persoalan tersebut mencuat setelah BEM Nusantara melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Rabu (26/8/2026). Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran tenaga ahli sekitar Rp1,7 miliar di Dinas Kesehatan yang tercantum dalam APBD Banten 2026. Sebelumnya, penelusuran Total Banten terhadap dokumen APBD Banten 2026 mencatat belanja jasa tenaga ahli pemerintah provinsi mencapai Rp55,47 miliar. Anggaran itu tersebar dalam 184 paket pekerjaan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Kesehatan menjadi salah satu OPD yang mengalokasikan anggaran tersebut dengan nilai sekitar Rp1,702 miliar. Alokasi itu menempatkan Dinkes dalam daftar OPD dengan belanja tenaga ahli terbesar di lingkungan Pemprov Banten. BEM Nusantara menyoroti salah satu penggunaan rekening tersebut, yakni pembayaran honor tenaga kesehatan yang menjalankan tugas piket pada posko PHBN/PHBI. Berdasarkan informasi yang diperoleh BEM Nusantara dalam audiensi, honor tenaga kesehatan tersebut dibayarkan menggunakan kode rekening tenaga ahli. Tenaga kesehatan yang bertugas disebut dapat berasal dari ASN maupun tenaga kesehatan swasta yang menjalankan penugasan tertentu. Pembayaran diberikan berdasarkan penugasan piket dan latar belakang pendidikan. Besaran honor disebut bervariasi. Untuk dokter, misalnya, pembayaran piket disebut berada pada kisaran Rp500.000 hingga Rp700.000 per penugasan. Sementara nominal untuk tenaga kesehatan lainnya dapat berbeda sesuai tugas dan kualifikasinya. BEM Nusantara mempertanyakan mengapa pembayaran kepada tenaga kesehatan tersebut dibebankan melalui rekening belanja jasa tenaga ahli. Sekretaris Bidang Sosial Budaya Politik BEM Nusantara Provinsi Banten, Syafatul Amin, mengatakan pihaknya belum ingin menarik kesimpulan sebelum memperoleh dokumen yang menjelaskan dasar penganggaran dan pembayaran tersebut. 'Setelah kami melaksanakan audiensi, ada beberapa hal yang memang menjadi kejanggalan bagi kami,' kata Syafatul. Menurut dia, dokumen diperlukan untuk melihat secara langsung jenis kegiatan, penerima pembayaran, dasar penugasan, serta mekanisme penganggarannya. 'Kita buka, kita bedah dan sebagainya agar kejanggalan-kejanggalan yang kita hari ini simpulkan, kita bisa melihat secara langsung seperti apa,' ujarnya. Bukan hanya honor piket Informasi yang dihimpun BEM Nusantara menunjukkan penggunaan kode rekening tenaga ahli di Dinas Kesehatan tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan posko PHBN/PHBI. BEM Nusantara juga menyebut terdapat penggunaan untuk kegiatan promosi, ahli laboratorium, serta kebutuhan teknis lainnya. Namun, untuk sejumlah item tersebut, BEM Nusantara masih meminta dokumen pendukung untuk memastikan jenis pekerjaan, penerima pembayaran, besaran honorarium, dan dasar penggunaan rekening. Karena itu, mereka menilai persoalan utama bukan semata-mata besaran honor yang diterima tenaga kesehatan, melainkan kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kode rekening yang digunakan untuk membayarnya. Wakil Bendahara Umum BEM Nusantara Provinsi Banten, Nazario Delima Adventus, mengatakan penggunaan APBD harus dapat dijelaskan secara terbuka. 'Kami merasa sangat tidak puas dan juga kami menemukan beberapa kejanggalan di dalam pengalokasian serta penyerapan anggaran tenaga ahli. Karena pada akhirnya ketika kita berbicara tentang APBD, berbicara soal penganggaran juga harus jelas. Ke mana uangnya dan untuk siapa uangnya?' kata Nazario. Rp55,47 miliar tersebar di 184 paket Persoalan di Dinas Kesehatan tersebut menjadi bagian dari sorotan yang lebih luas terhadap belanja tenaga ahli Pemprov Banten. Berdasarkan penelusuran Total Banten, anggaran jasa tenaga ahli meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 nilainya sekitar Rp38 miliar, naik menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, kemudian mencapai Rp55,47 miliar pada 2026. Dengan demikian, anggaran tersebut meningkat sekitar Rp17 miliar dibandingkan 2024. Anggaran Rp55,47 miliar pada 2026 tersebar sedikitnya dalam 184 paket pekerjaan. Sekretariat DPRD Banten tercatat sebagai OPD dengan alokasi terbesar, sekitar Rp19,294 miliar. Berikutnya Diskominfo Rp6,359 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp5,571 miliar, Dinas PUPR Rp4,988 miliar, Dinas ESDM Rp2,690 miliar, dan Bapenda Rp2,392 miliar. Sementara Dinas Perdagangan mengalokasikan sekitar Rp1,909 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp1,888 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,702 miliar, dan DP3AKKB sekitar Rp1,075 miliar. Total Banten sebelumnya juga menemukan bahwa informasi mengenai identitas tenaga ahli, pola rekrutmen, kualifikasi, nilai pekerjaan, serta hasil pekerjaan belum sepenuhnya mudah diakses publik. BEM minta dokumen dibuka Nazario mengatakan BEM Nusantara belum memperoleh seluruh dokumen yang diminta dalam audiensi. 'Karena sampai dengan hari ini kami juga ketika audiensi tadi tidak dibuka secara utuh datanya. Datanya mana, kemudian orangnya siapa saja dan juga kami secara utuh tidak diberikan dokumen secara lengkap dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten,' ujarnya. BEM Nusantara kemudian mengirimkan surat permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dokumen yang diminta antara lain rincian anggaran, penerima honor, dasar penugasan, jadwal piket, besaran pembayaran, serta dokumen pertanggungjawaban. 'Kita sudah mengirimkan surat untuk meminta juga data kelengkapan terkait dengan apa yang hari ini kami minta ke PPID di Dinas Kesehatan Provinsi Banten,' kata Nazario. Ia mengatakan BEM Nusantara akan menempuh langkah berikutnya apabila permintaan informasi tersebut tidak mendapat respons. 'Kalau pada akhirnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak juga mengindahkan serta langsung mengatensi soal surat kami, maka kami juga akan menaikkan satu tensi lebih tinggi terkait dengan anggaran tenaga ahli yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten,' kata Nazario. Hingga berita ini ditulis, dokumen yang dapat menjelaskan secara rinci dasar penggunaan kode rekening tenaga ahli untuk pembayaran honor tenaga kesehatan tersebut masih ditunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.