Menelisik Skema Alokasi Insentif Pajak dan Retribusi untuk ASN hingga Kepala Daerah Kota Serang

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Anggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kota Serang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp21,76 miliar. Di dalamnya terdapat alokasi untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Besarnya alokasi itu bukan sekadar angka dalam APBD. Di baliknya terdapat skema pembagian, batas persentase, pencapaian kinerja, hingga mekanisme pembayaran secara berkala. Seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah. Aturan tersebut menyebutkan, biaya pemungutan pajak ditetapkan sebesar 5 persen dari realisasi penerimaan pajak daerah dan dibebankan pada APBD. Insentif diberikan secara proporsional kepada instansi pelaksana pemungutan pajak, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, serta pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah. Khusus kepala daerah, aturan tersebut menetapkan alokasi paling tinggi 12 persen untuk Wali Kota dan paling tinggi 10 persen untuk Wakil Wali Kota. Sementara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat alokasi paling tinggi 65 persen, Sekretaris Daerah paling tinggi 8 persen, dan pihak lain paling tinggi 5 persen. Meski demikian, insentif pajak daerah bukan hak berdasarkan tersedianya anggaran. Instansi pelaksana pemungutan pajak diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Sedangkan untuk pembayarannya dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dalam aturan tersebut, capaian sampai triwulan I menjadi dasar sebesar 20 persen, triwulan II 40 persen, triwulan III 75 persen, dan triwulan IV 100 persen. Jika target kinerja suatu triwulan belum tercapai, pembayaran insentif dapat dilakukan pada awal triwulan berikutnya setelah target terpenuhi. Jika Target Pajak Tercapai Dalam penjabaran APBD Kota Serang 2026, target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp409 miliar. Jika ketentuan biaya pemungutan sebesar 5 persen digunakan sebagai dasar simulasi dan seluruh target Rp409 miliar terealisasi, maka insentif pajak daerah mencapai sekitar Rp20,45 miliar. Jika batas maksimal dalam aturan digunakan, maka Wali Kota menerima 12 persen × Rp20,45 miliar atau sekitar Rp2,45 miliar. Kemudian Wakil Wali Kota menerima 10 persen × Rp20,45 miliar atau sekitar Rp2,05 miliar. Jika digabungkan sekitar Rp4,50 miliar. Namun Pemerintah Kota Serang, tampaknya tak menggunakan batas maksimal dalam pengalokasian insentif pajak daerah. Sebab dalam Penjabaran APBD 2026, hanya dialokasikan Rp1,30 miliar untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang atau setara 6,9 persen. Artinya pemberian insentif untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota di bawah batas maksimal gabungan alokasi sebesar 22 persen berdasarkan aturan. Sedangkan untuk ASN dialokasikan Rp17,61 miliar. Jika dihitung berdasarkan total alokasi insentif pajak, porsi ASN mencapai sekitar 93,2 persen. Skema Insentif Retribusi Daerah Untuk retribusi daerah, Pemerintah Kota Serang menargetkan penerimaan sekitar Rp135 miliar pada 2026. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 9 Tahun 2011, insentif pemungutan retribusi ditetapkan maksimal 5 persen dari penerimaan retribusi. Jika seluruh target Rp135 miliar terealisasi dan batas maksimal 5 persen digunakan, secara matematis total insentif yang dapat dihitung mencapai sekitar Rp6,75 miliar. Sementara dalam penjabaran APBD 2026, alokasi insentif pemungutan retribusi hanya sekitar Rp2,85 miliar. Dengan demikian, alokasi tersebut setara sekitar 42,22 persen dari simulasi batas maksimal, atau terdapat selisih sekitar Rp3,90 miliar. Dari alokasi Rp2,85 miliar tersebut, sekitar Rp2,29 miliar diperuntukkan bagi ASN dan Rp557,72 juta untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Wali Kota Serang Budi Rustandi meminta publik membedakan antara alokasi anggaran dan realisasi pembayaran. Menurut Budi, alokasi sekitar Rp1,86 miliar untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD Murni 2026 bukan berarti kedua kepala daerah telah menerima uang dengan jumlah tersebut. 'Perlu kami luruskan bahwa angka tersebut merupakan alokasi anggaran dalam APBD Murni TA 2026, bukan berarti Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menerima atau mencairkan uang sebesar Rp1,86 miliar,' kata Budi. Dalam APBD Murni 2026, kata Budi, target penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp545,135 miliar. Alokasi insentif pajak sebesar Rp1,39 miliar dan insentif retribusi Rp557 juta. Sementara dalam R-APBD Perubahan, target pajak dan retribusi meningkat menjadi Rp571,451 miliar. Namun, alokasi insentif justru menjadi Rp1,06 terdiri atas insentif pajak Rp822 juta dan insentif retribusi Rp244 juta. Budi menjelaskan, kenaikan target penerimaan tidak otomatis membuat alokasi insentif meningkat karena besaran insentif tidak harus menggunakan batas maksimal yang diperkenankan dalam ketentuan. Redaksi masih melakukan penelusuran terhadap dokumen realisasi pembayaran dan dasar perhitungan insentif berdasarkan capaian kinerja setiap triwulan.