TOTALBANTEN.COM, Serang – Seorang mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Serang mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan menambah anggaran penanganan bencana. Namun, peningkatan anggaran tersebut dinilai perlu dibarengi pengawasan agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara UNPAM Serang, Zahwa Alia Pratiwi, menilai keputusan tersebut menunjukkan sikap pemerintah dalam menghadapi risiko bencana yang mengancam Indonesia.
“Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memutuskan untuk menambah anggaran penanganan bencana,” kata Zahwa kepada Totalbanten. Kamis (10/9/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, negara tidak tutup mata akan kondisi bencana alam yang tidak dapat di prediksi, mengingat letak geografis Indonesia yang rentan adanya bencana alam.
“Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa ‘lebih baik banyak dari pada kurang.’ Itu adalah sikap kepemimpinan yang sadar risiko, sekaligus menunjukkan bahwa negara tidak tutup mata terhadap fakta geografis Indonesia yang memang berada di kawasan cincin api Pasifik,” Tambahnya.
Menurutnya, bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi hingga tsunami merupakan ancaman yang dapat terjadi tanpa mengenal waktu. Kondisi tersebut membuat penambahan anggaran penanganan bencana menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola kebencanaan.
“Bencana datang tanpa kenal waktu. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga tsunami adalah ancaman rutin yang setiap tahun memakan korban jiwa dan harta. Karena itu, penambahan anggaran bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar dalam tata kelola kebencanaan nasional,” ujarnya.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Zahwa mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana.
Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kecepatan distribusi bantuan saat kondisi darurat, kesiapan infrastruktur evakuasi dan logistik di daerah rawan bencana, hingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“Saya juga mengingatkan yang tidak kalah penting itu kecepatan distribusi bantuan saat darurat, kesiapan infrastruktur evakuasi dan logistik di daerah rawan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana agar tidak menguap di tengah jalan serta penguatan kapasitas lokal, karena tim pertama yang merespons bencana adalah masyarakat setempat.” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal. Sebab, masyarakat setempat menjadi pihak yang pertama merespons ketika bencana terjadi.
“Kami, masyarakat sipil, akan mengawal agar tambahan anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban bencana di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada cerita pilu di satu sisi, sementara dana melimpah di sisi lain hanya karena birokrasi lamban,” ucapnya.
Ia menegaskan, kebijakan penambahan anggaran penanganan bencana patut didukung, tetapi tetap harus disertai pengawasan untuk memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kesimpulannya, kebijakan ini patut didukung, tapi juga harus diawasi. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah berapa rupiah yang dialokasikan, tapi berapa banyak nyawa yang terselamatkan dan kehidupan yang pulih pascabencana,” pungkasnya.
Editor : Engkos Kosasih
