Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisataan Kota Serang yang tengah dibahas DPRD bersama Pemerintah Kota Serang mendapat sorotan dari aktivis. Sorotan tersebut setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Banten dan Komunitas Olah Pikir Berbasis Nalar (Kopi Nalar) membedah draf Raperda yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Mereka menilai draf regulasi tersebut masih menyimpan sejumlah persoalan, cacat penyusunan peraturan, kontradiksi antar-pasal, hingga ketentuan yang dinilai berpotensi berbenturan dengan identitas Kota Serang sebagai Kota Santri. Koordinator BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, mengatakan pihaknya telah melakukan bedah substansi terhadap draf Raperda tersebut. Hasil kajian menemukan sejumlah catatan yang dinilai perlu diperbaiki sebelum regulasi disahkan. 'Kami mendukung upaya pengembangan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian daerah. Namun, pariwisata yang dibangun tidak boleh menumbalkan identitas sosial dan kearifan lokal Banten. Ada beberapa pasal kunci dalam draft Raperda ini yang kontradiktif dan berpotensi menjadi celah hukum,' kata Qolby, Minggu (2/8/2026). Menurut dia, persoalan pertama terletak pada aspek legal drafting. BEM Nusantara Banten menilai masih terdapat ketidakkonsistenan pengacuan pasal dan ayat yang berpotensi menimbulkan multitafsir ketika Perda diterapkan. Salah satu yang disoroti ialah Pasal 99 mengenai sanksi administratif. Dalam ayat (1) hanya diatur tiga bentuk sanksi, yakni peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Namun pada ayat (5) dan ayat (6) muncul rujukan mengenai denda administratif yang dinilai tidak memiliki dasar pengaturan pada struktur ayat sebelumnya. 'Bagaimana mungkin sebuah produk hukum daerah yang akan mengikat masyarakat dan pelaku usaha dibuat secara ugal-ugalan? Kesalahan pengacuan ayat pada Pasal 38, Pasal 44, Pasal 99, hingga Pasal 102 membuktikan bahwa draft Raperda ini belum layak disahkan dan terkesan dipaksakan,' ujar Qolby. Selain itu, BEM Nusantara Banten juga menyoroti besaran denda administratif dalam Pasal 97 dan Pasal 98 yang mencapai Rp150 juta hingga Rp1 miliar. Menurut Qolby, nominal tersebut dinilai tidak proporsional dengan kondisi pelaku usaha di Kota Serang dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diatur secara jelas. Sorotan berikutnya tertuju pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 59 yang mengatur operasional kelab malam dan diskotek hanya dapat berada di hotel berbintang dengan klasifikasi risiko menengah tinggi dan tinggi. Menurut BEM Nusantara Banten, pengaturan tersebut berpotensi mempersempit ruang usaha bagi pelaku usaha hiburan yang berdiri secara mandiri. 'Aturan zonasi ini secara eksplisit membunuh pelaku usaha hiburan atau pengelola ruang kreasi mandiri (stand-alone venue). Yang diuntungkan hanya korporasi pemilik hotel bintang. Ini adalah bentuk kapitalisasi pariwisata yang menggeser pelaku ekonomi kreatif lokal dari tanahnya sendiri,' kata Qolby. BEM Nusantara Banten juga menyoroti ketentuan mengenai larangan pemandu lagu dan pendamping tamu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c. Menurut mereka, pengecualian terhadap karaoke keluarga pada ayat berikutnya masih menyisakan ruang tafsir yang berpotensi dimanfaatkan sebagai celah praktik yang bertentangan dengan tujuan pengaturan. Di sisi lain, organisasi mahasiswa tersebut menilai terdapat pertentangan norma antara Pasal 12 ayat (2) yang melarang kegiatan produksi, penyimpanan, dan penjualan minuman beralkohol dengan Pasal 46 ayat (2) yang mendefinisikan usaha bar sebagai penyedia minuman beralkohol. 'Ini pasal yang kontradiktif. Di satu sisi dilarang, tetapi di sisi lain justru memberi ruang melalui klasifikasi usaha. Jika niatnya melarang, rumusan norma harus tegas dan selaras agar tidak menimbulkan celah hukum,' ujar Qolby. Menurutnya, pengaturan jam operasional tempat hiburan malam, pusat kebugaran, dan rumah pijat hingga pukul 24.00 WIB juga perlu dikaji kembali agar mempertimbangkan karakter sosial dan budaya masyarakat Kota Serang. 'Kota Serang punya kultur keagamaan yang kuat. Masa operasional hiburan malam sampai tengah malam disamaratakan tanpa ada klausul penyesuaian khusus pada waktu ibadah atau malam-malam sakral masyarakat. Harus ada batas yang lebih tegas,' katanya. Lebih jauh, Qolby menilai Raperda tersebut masih belum menempatkan identitas budaya Banten sebagai ruh utama pengembangan pariwisata. 'Regulasi tidak cukup hanya mengatur investasi dan pengembangan destinasi, tetapi juga harus memberikan ruang perlindungan terhadap seni tradisional dan pelaku UMKM lokal,'ungkapnya. Karena itu, BEM Nusantara Banten mengajukan tiga rekomendasi utama, yakni melakukan perbaikan menyeluruh terhadap teknik penyusunan Raperda, memasukkan klausul perlindungan bagi seni budaya dan UMKM lokal, serta membuka uji publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa, budayawan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan alim ulama. Apabila berbagai catatan tersebut tidak diakomodasi, Qolby menyatakan pihaknya siap mengonsolidasikan gerakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi maupun menempuh mekanisme uji materi ke Mahkamah Agung. 'Kota Serang adalah Kota Santri dan Pusat Kesultanan Banten. Pariwisata yang dibangun harus beradab, berkeadilan secara ekonomi, menjaga marwah kebudayaan lokal, dan tidak mengorbankan rakyat kecil hanya demi mengejar peningkatan pendapatan daerah,' pungkasnya. Sementara Koordinator Kopi Nalar Rizal Fauzi meminta agar Tim Pengawas Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 nantinya tidak hanya diisi unsur birokrasi, tetapi juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tokoh agama sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. 'Semua unsur di Kota Serang harus dilibatkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan,' katanya. Hingga berita ini diterbitkan, TotalBanten.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari DPRD Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang terkait berbagai catatan tersebut.