10 Tahun Bank Banten; Pembayaran Pajak Digital Masih Numpang Bank BJB, Arus RKUD Bocor?

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Sepuluh tahun berdiri, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) masih belum sepenuhnya mampu menopang sistem pembayaran pajak daerah secara mandiri. Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui kanal digital hingga kini masih bergantung pada jaringan bank lain, yakni Bank BJB. Padahal, sejak ditunjuk sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten diharapkan menjadi tulang punggung seluruh transaksi keuangan daerah, termasuk penerimaan pajak. Faktanya, pembayaran PKB yang dilakukan masyarakat melalui kanal digital terlebih dahulu masuk ke rekening penampung Bank BJB sebelum diteruskan ke Bank Banten sesuai mekanisme yang berlaku. Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, meminta masyarakat bersabar. Ia memastikan pengembangan sistem masih berlangsung dan ditargetkan tuntas pada 2027. 'Tenang, on progress melesat 2027 yaa, doain,' kata Rina, Minggu (2/8/2026). Menurut Rina, ketika Bank Banten secara infrastruktur lebih memadai. Semua penerimaan daerah, tidak akan menggunakan bank lain sebagai operasional penampung. 'Insya Allah target kami ketika transformasi digital dan penguatan infrastruktur Bank Banten telah tuntas pada 2027, berbagai layanan perbankan, termasuk layanan pendukung penerimaan daerah, akan semakin mampu dilaksanakan secara mandiri oleh Bank Banten,' pungkasnya. Saat ini, pembayaran PKB masih menggunakan skema kerja sama Tim Pembina Samsat yang terdiri atas Bapenda, Polda Banten, dan PT Jasa Raharja dengan melibatkan Bank BJB sebagai kanal pembayaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, seluruh penerimaan daerah pada prinsipnya masuk melalui RKUD. Sementara skema penggunaan rekening operasional melalui BJB untuk mendukung pelayanan tidak ditetapkan oleh Gubernur Banten. Skema tersebut hanya ditanda tangani oleh Tim Pembina Samsat dan BJB. Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah. Ia mengakui Bank Banten sebagai RKUD memang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembayaran PKB secara penuh. 'Harusnya semua lewat RKUD. Tapi kalau RKUD belum siap, enggak apa-apa. Bisa fleksibel,' kata Dimyati di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (4/5/2026). Menurut Dimyati, idealnya seluruh transaksi PKB diproses melalui Bank Banten. Namun, keterbatasan jaringan dan sistem membuat pemerintah masih membuka ruang kerja sama dengan bank lain. 'Kalau Bank Banten belum siap, silakan kerja sama. Bisa dengan BJB, BRI, atau Mandiri. Yang penting pelayanan tetap jalan,' ujarnya. Dimyati mengakui penetapan melalui keputusan gubernur belum tersedia dan menyatakan pemerintah akan melengkapinya. 'Nanti kita carikan. Ini kan sedang berjalan, kita benahi supaya sesuai aturan,' pungkasnya. Menanggapi hal itu, Akademisi Universitas Pamulang, Tangerang, Suhendar yang menilai praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum. Menurut Suhendar, keberadaan RKUD bukan sekadar teknis perbankan, melainkan menyangkut legalitas penerimaan daerah yang wajib ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. 'RKUD itu harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Itu syarat legalitas. Kalau tidak ada, maka tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum,' katanya, kemarin di Tangerang. 'Kalau tidak ada penetapan kepala daerah, itu problem serius. Siapa yang bertanggung jawab? Ini menyangkut akuntabilitas keuangan daerah,' tegasnya. Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika mekanisme tersebut dibiarkan berlarut sejak berjalan pada 2023. 'Tujuan regulasi itu untuk tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada keputusan kepala daerah, patut dipertanyakan, siapa yang diuntungkan,' pungkasnya.