Pemprov Banten Klaim Kepemilikan Aset Situ Rompong Seluas 2,8 Hektare, Gugatan PT Sahid Putera Lari ke Warga

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten memastikan aset Situ Rompong di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, seluas 2,8 hektare berada dalam penguasaan pemerintah daerah. Kepastian itu disampaikan di tengah munculnya gugatan yang diajukan PT Sahid terkait lahan di sekitar kawasan situ. Pemprov Banten menjadi pihak tergugat II setelah masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, perusahaan tersebut tidak menggugat Pemerintah Provinsi Banten. Menurut dia, gugatan diajukan PT Sahid kepada warga yang menempati lahan yang diklaim sebagai milik perusahaan tersebut. 'PT Sahid bukan menggugat Pemprov. Gugatan itu ditujukan kepada masyarakat yang menempati lahan yang mereka klaim sebagai milik perusahaan,' ujarnya. Arlan menjelaskan, sebagian warga yang menjadi pihak dalam sengketa beranggapan lahan yang ditempati merupakan tanah negara atau bagian dari kawasan Situ Rompong. Karena itu, DPUPR diminta memberikan penjelasan mengenai batas-batas resmi aset milik Pemprov Banten. 'Kami hanya memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai batas aset yang menjadi kewenangan dan kepemilikan Pemprov Banten. Posisi kami sebatas menjelaskan data aset yang ada,' kata Arlan. Situ Rompong selama ini menjadi sorotan karena luas kawasan konservasinya terus menyusut. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, luas awal kawasan mencapai 12,56 hektare yang terdiri dari sekitar 6,01 hektare badan air dan 6,5 hektare sempadan situ. Namun, kondisi terkini menunjukkan luas kawasan yang tersisa hanya sekitar 1,7 hektare. Penyusutan tersebut terjadi seiring pesatnya pembangunan di sekitar kawasan yang sejak lama tercatat sebagai aset negara berdasarkan Peta Rempoa Tahun 1928 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3114. Arlan menyebut luas aset Situ Rompong yang tercatat sebagai milik Pemprov Banten saat ini mencapai 2,8 hektare. Luasan tersebut merupakan hasil penataan dan penelusuran aset yang dilakukan secara bertahap. Menurut Arlan, pada awal pendataan melalui Kartu Inventaris Barang (KIB), aset Situ Rompong hanya tercatat seluas 1,7 hektare. 'Awalnya yang tercatat dalam KIB itu 1,7 hektare. Kemudian melalui fasilitasi dan penelusuran aset, ditemukan tambahan lahan yang merupakan badan air dan tanah negara sehingga luas aset bertambah,' kata Arlan. Ia menjelaskan, proses penambahan luasan aset bermula saat pihak swasta melepaskan hak atas lahan seluas 1,7 hektare kepada Pemprov Banten. Selanjutnya, DPUPR menemukan adanya catatan pada sertifikat yang menunjukkan keberadaan badan air atau tanah negara seluas sekitar 3.000 meter persegi. Selain itu, Pemprov Banten juga meminta penyerahan kembali badan air lain seluas sekitar 8.000 meter persegi yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak swasta. 'Dari hasil penelusuran itu terdapat tambahan sekitar 3.000 meter persegi dan 8.000 meter persegi. Luasan tambahan tersebut saat ini sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Banten,' ujarnya. Arlan mengatakan, lahan seluas 1,7 hektare yang sebelumnya dilepaskan pihak swasta saat ini masih dalam proses balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses administrasi tersebut belum rampung karena masih terdapat dokumen yang harus dilengkapi, termasuk tanda tangan pemilik batas lahan. Jika seluruh proses administrasi selesai, total aset Situ Rompong yang tercatat atas nama Pemprov Banten mencapai sekitar 2,8 hektare. Di sisi lain, Arlan menilai masih banyak kesalahpahaman terkait luasan Situ Rompong yang kerap disebut mencapai belasan hektare. Menurut dia, angka tersebut merujuk pada kawasan situ beserta sempadannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum. Area sempadan berfungsi sebagai ruang pengendalian dan pengawasan kawasan situ, bukan seluruhnya merupakan aset milik pemerintah. 'Kalau dihitung dengan sempadan memang luasnya bisa beberapa hektare. Bahkan ada yang menyebut sampai belasan hektare. Namun yang menjadi aset Pemprov Banten adalah sekitar 2,8 hektare,' pungkas Arlan.