Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab sebagian anggota legislatif dalam menjalankan amanah rakyat.
“Ini bukan hanya persoalan waktu, tetapi mencerminkan lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab para anggota dewan,” ujar Rapiudin.
Ia menegaskan, rapat paripurna merupakan forum resmi yang membahas kepentingan publik dan menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan penting di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, ketidakhadiran anggota dewan hingga menyebabkan agenda strategis tertunda berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat curiga bahwa kepentingan rakyat justru dikalahkan oleh kepentingan lain,” katanya.
Menurut Rapiudin, para anggota DPRD tidak hanya menerima mandat politik dari masyarakat, tetapi juga memperoleh gaji dan berbagai tunjangan yang bersumber dari keuangan daerah.
Karena itu, profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
“Mereka menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, peristiwa seperti ini seharusnya menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
