Namun, dalam catatan laporan yang sama, Antam menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CSD telah dicabut dan grup perusahaan sedang menjalani proses keberatan atau pemulihan izin.
Kepmen ESDM Menetapkan Wilayah Pertambangan Banten
Selain penelitian geologi, potensi mineral di Pandeglang juga berkaitan dengan kebijakan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Berdasarkan dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian ESDM, keputusan tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Kepmen tersebut membagi wilayah pertambangan Provinsi Banten ke dalam tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dalam ketentuannya, penetapan wilayah pertambangan mempertimbangkan sebaran formasi batuan pembawa mineral, data indikasi mineral, serta informasi sumber daya dan cadangan mineral maupun batubara.
Kepmen tersebut juga menjelaskan bahwa WUP menjadi dasar bagi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan.
Penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin operasional kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy menjelaskan, bahwa penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan dan bukan keputusan pemberian izin operasional kepada perusahaan.
“Namun kawasan inti Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai WUP karena merupakan kawasan pelestarian alam dan konservasi,” kata Ari belum lama ini.
Ia juga menyatakan bahwa area pertambangan berada di luar batas taman nasional, termasuk lokasi pertambangan Cibaliung yang telah memasuki tahap pascatambang.
Editor : Andre S Negara