“Sejak 1921, Ujung Kulon menjadi bagian penting dari sejarah konservasi badak Jawa di Indonesia. Sejak 1980-an, pencarian habitat kedua terus bergulir melalui berbagai kajian dan inisiatif, termasuk pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), hingga wacana Taman Nasional Alas Purwo. Namun, hingga kini, kepastian habitat kedua di luar Ujung Kulon masih menjadi pekerjaan konservasi yang belum tuntas.”
TOTALBANTEN.COM, SERANG – Nama Taman Nasional Ujung Kulon kembali mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengusulkan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai lokasi pengembangan ‘rumah’ atau habitat kedua Badak Jawa.
Gagasan tersebut disampaikan Hashim dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Ia menyoroti risiko bencana alam yang dapat mengancam keberadaan seluruh populasi alami Badak Jawa yang saat ini hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hashim menyinggung potensi gempa bumi dan tsunami yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Menurut dia, apabila bencana besar terjadi di kawasan tersebut, populasi Badak Jawa dapat menghadapi ancaman kepunahan karena terkonsentrasi dalam satu wilayah.
Namun, usulan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua belum menjadi keputusan pemerintah. Kementerian Kehutanan menyatakan kawasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh sebelum dinyatakan layak menjadi habitat alternatif.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebut gagasan pengembangan habitat kedua sebenarnya bukan hal baru.
Sejak dekade 1980-an, sejumlah lokasi telah masuk dalam pembahasan, antara lain Gunung Honje di Banten, kemudian Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Cikepuh di Jawa Barat.
“Pengembangan habitat kedua merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko yang dapat mengancam keberlangsungan spesies, termasuk bencana alam, penyakit, dan gangguan habitat,” kata Ristianto dalam keterangannya kepada Total Banten, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya relokasi badak Jawa bukan hal baru. Lebih dari empat dekade, pemerintah berupaya menvari rumah baru bagi satwaa di lindungi tersebut melalui kajian pengembangan habitat di Gunung Honje, penyusunan strategi konservasi nasional, rekomendasi para ahli badak Asia, hingga pembangunan fasilitas konservasi dan pelaksanaan translokasi.
Sementara itu, sejarah perlindungan kawasan Ujung Kulon sendiri telah berlangsung lebih dari satu abad. Untuk memahami mengapa habitat kedua terus menjadi agenda konservasi, jejak penetapan kawasan dan dokumen-dokumen kebijakan Badak Jawa perlu ditelusuri secara terpisah.
Jejak Panjang Perlindungan Ujung Kulon
Sejarah perlindungan kawasan Ujung Kulon telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan catatan resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 60 tanggal 16 November 1921.
Penetapan tersebut tidak terlepas dari rekomendasi Perhimpunan The Netherlands Indies Society for the Protection of Nature. Keputusan itu menjadi salah satu tonggak awal perlindungan kawasan Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
Enam belas tahun kemudian, status kawasan mengalami perubahan. Melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 17 tanggal 24 Juni 1937, status suaka alam diubah menjadi suaka margasatwa.
Dokumen keputusan 1937 tersebut juga mencatat pencabutan ketentuan dalam keputusan 1921 dan penetapan kembali kawasan sebagai suaka margasatwa. Wilayah perlindungan mencakup Ujung Kulon, Pulau Panaitan, serta sejumlah pulau dan kawasan lain, termasuk Pulau Peucang.
Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan kawasan berlanjut melalui sejumlah keputusan pemerintah. Pada 17 April 1958, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 48/Um/1958, kawasan Ujung Kulon kembali ditetapkan sebagai kawasan suaka alam.
Penetapan tersebut turut memasukkan wilayah perairan laut selebar 500 meter dari batas air laut surut terendah.
Perluasan kawasan kemudian bergerak ke wilayah Gunung Honje.
Melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Kpts/Um/3/1967 tanggal 16 Maret 1967, kawasan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 hektare yang berbatasan dengan bagian timur Semenanjung Ujung Kulon dimasukkan ke dalam kawasan Cagar Alam Ujung Kulon.
Selanjutnya, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Kpts/Um/1979 tanggal 11 Januari 1979 memasukkan Gunung Honje Utara seluas 9.498 hektare ke dalam wilayah konservasi tersebut.
Pada 15 Maret 1980, pemerintah mulai menerapkan sistem pengelolaan taman nasional di kawasan Ujung Kulon. Tahapan ini perlu dibedakan dari penetapan formal sebagai taman nasional.
Status Taman Nasional Ujung Kulon kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992.
Dalam dokumen profil kawasan Direktorat Jenderal KSDAE, luas yang dicantumkan pada penetapan tersebut mencapai 122.956 hektare, terdiri atas 78.619 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa Ujung Kulon tidak terbentuk melalui satu keputusan. Kawasan ini berkembang melalui serangkaian kebijakan perlindungan, perubahan status, dan perluasan wilayah konservasi.
Editor : Andre S Negara
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya