TOTALBANTEN.COM, SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) melakukan Aksi unjukrasa dan menuntut ketidak transparansi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Mineral dan Batubara (Minerba) di Provinsi Banten.
Koordinator massa aksi, Jamal, mengatakan pihaknya mempertanyakan draf Raperda Minerba yang hingga kini belum dapat diakses, meski pembahasannya di DPRD Provinsi Banten telah masuk dalam rangkaian panitia khusus (Pansus).
“Yang kami soroti adalah tidak transparannya DPRD dan eksekutif. Kami menunggu sampai hari ini draf Raperda. Kami sudah dari DJDIH, sudah mengajukan di PPID, dan sudah meminta ke dinas terkait. Namun sampai hari ini kami belum bisa melihat draf Raperda itu,” kata Jamal dalam orasinya di depan gedung DPRD Banten, Selasa Malam (6/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut jamal HUT Provinsi Banten seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai persoalan yang masih terjadi di Banten.
Jamal mengatakan pihaknya khawatir pembahasan Raperda Minerba tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Berdasarkan kajian internal HMI MPO, pihaknya mempertanyakan apakah Raperda tersebut nantinya benar-benar menjunjung prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami curiga jangan-jangan draf Raperda Minerba tahun ini hanya menguntungkan segelintir orang, kaum-kaum elite, yang berarti tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan tidak mengutamakan rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, transparansi draf Raperda Minerba menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
