Selain tenaga ahli, pemerintah juga mengalokasikan Rp33,95 miliar untuk Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan. Sementara honorarium bagi narasumber, pembahas, moderator, panitia, dan sejenisnya mencapai Rp41,01 miliar.
Belanja untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga tercatat Rp9,29 miliar, sedangkan honorarium tim pelaksana kegiatan beserta sekretariatnya mencapai Rp6,26 miliar.
Pada sisi operasional pemerintahan, sejumlah pos rutin juga menyerap anggaran yang tidak kecil. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dialokasikan Rp83,40 miliar, diikuti Tagihan Listrik sebesar Rp44,89 miliar, serta Belanja Jasa Tenaga Keamanan mencapai Rp31,85 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun belanja untuk publikasi dan komunikasi pemerintahan juga tercatat cukup besar. Anggaran iklan, reklame, film, dan pemotretan mencapai Rp30,08 miliar, sedangkan layanan internet, jaringan komunikasi, dan televisi berlangganan mencapai Rp21,24 miliar. Untuk jasa penyelenggaraan acara (event organizer), pemerintah mengalokasikan Rp15,04 miliar.
Yang saat ini mendapat perhatian publik adalah belanja tenaga ahli. Belanja ini, disebut-sebut oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten tidak tertutup dan jauh dari prinsip transparansi.
BEM Nusantara menilai, besarnya anggaran yang bersumber dari uang rakyat semestinya diikuti dengan proses rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan dapat diawasi publik.
Editor : Andre S Negara
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
