“Ketika APBD terus menurun, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus menjelaskan apa urgensi kenaikan anggaran tenaga ahli dan apa dampaknya terhadap pelayanan publik maupun pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, BEM Nusantara tidak menolak keberadaan tenaga ahli apabila memang dibutuhkan. Namun, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa keberadaan mereka memberikan nilai tambah yang nyata.
“Kalau memang dibutuhkan, silakan buktikan. Tunjukkan indikator kinerjanya, targetnya, dan hasil yang sudah dicapai. Jangan sampai anggaran puluhan miliar hanya menjadi angka di APBD tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Qolby berharap Gubernur Banten bersedia menerima audiensi yang telah diajukan BEM Nusantara. Menurut dia, dialog terbuka merupakan langkah yang tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
