Dugaan Mark-up Pengadaan Keran Wastafel Dinkes Tangsel Dilaporkan ke Kejari

TOTALBANTEN.COM, TANGERANG - Dugaan penyimpangan dalam pengadaan keran wastafel pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan. Laporan tersebut diajukan oleh organisasi nonpemerintah Research Public Policy & Human Rights (RIGHTS) pada Jumat (10/7/2026) dengan merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perwakilan RIGHTS, J Nugroho, mengatakan laporan itu didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025. Menurut dia, dalam dokumen tersebut tercantum pengadaan 10 unit keran wastafel dengan nilai total Rp5.150.400 atau sekitar Rp515.040 per unit. Nilai itu dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut karena disebut berbeda dengan harga produk sejenis yang beredar di pasaran. 'Adapun substansi laporan kami adalah pengadaan 10 unit keran wastafel senilai Rp5.150.400. Berdasarkan penelusuran kami, harga keran wastafel di pasaran paling tinggi sekitar Rp200 ribu per unit, sehingga perbedaan harga tersebut patut ditelusuri,' ujar Nugroho Kepada Totalbanten.com, Minggu (12/7/2026). Ia menegaskan, laporan tersebut bertujuan mendorong aparat penegak hukum menguji apakah proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, RIGHTS meminta Kejari Tangerang Selatan melakukan telaah dan penyelidikan atas dugaan penyimpangan tersebut, termasuk memeriksa pejabat yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pembayaran pekerjaan. 'Kami juga meminta seluruh pihak yang terlibat dimintai keterangan, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga pejabat teknis yang menangani pengadaan tersebut,' katanya. Selain itu, RIGHTS meminta kejaksaan meneliti dokumen pengadaan, meliputi spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, faktur pembelian, berita acara serah terima, dan dokumen pendukung lainnya. Apabila ditemukan penyimpangan, mereka juga meminta dilakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nugroho menyebut permohonan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya, BPK dalam LHP atas LKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 mencatat adanya pengadaan 10 unit keran wastafel di lingkungan Dinas Kesehatan dengan nilai total Rp5.150.400 atau sekitar Rp515.040 per unit. Dalam laporan yang sama, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) perangkat daerah. BPK juga meminta kepala perangkat daerah memedomani klasifikasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku. Saat dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Allin Hendarlin Mahdaniar, mengaku belum dapat memberikan penjelasan terkait temuan tersebut karena masih akan memeriksa data pengadaan dimaksud. 'Coba nanti saya cek dulu ya. Apakah itu di Dinkes atau di rumah sakit, karena semuanya masuk di kami,' ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (2/7/2026). Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan belanja barang dan jasa sebesar Rp1,79 triliun dengan realisasi Rp1,63 triliun atau 90,84 persen. Adapun belanja modal dianggarkan sebesar Rp1,45 triliun dengan realisasi Rp1,35 triliun atau 93,26 persen. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengenai laporan yang telah diajukan RIGHTS kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.