Di Kabupaten Serang, prinsip efisiensi itu seolah sudah dihapus dari logika kebijakan. Ruang fiskal untuk pembangunan sekolah, perbaikan jalan, atau layanan dasar masyarakat makin menyempit.
“Ini Pemkab Serang terlihat sibuk membiayai birokrasi daripada melayani kebutuhan rakyat,” katanya.
Biaya Tak Terduga: Kantong Serbaguna yang Membengkak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejanggalan lain muncul pada pos Biaya Tak Terduga (BTT), yang justru naik menjadi sekitar Rp7,5 miliar. Jumlah ini bahkan lebih besar daripada sebagian besar alokasi belanja modal yang dipangkas habis.
Soheh menyoroti BTT sebagai potensi masalah baru, sehingga perlu diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Untuk Anggaran Biaya Tak Terduga, saya rasa ini cukup besar dengan nilai Rp7,5 Miliar. Ini perlu diminimalisir dan peruntukannya harus lebih jelas. Jangan sampai anggaran yang besar ini diperuntukkan untuk kegiatan seremonial saja, apalagi di daerah kita jarang ada bencana,” kata dia.
Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan untuk memastikan dana darurat ini tidak bertransformasi menjadi kantong serbaguna yang sulit diawasi publik.
Soheh mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera meninjau kembali proporsi anggaran, meningkatkan efisiensi belanja pegawai, dan mengalokasikan lebih banyak dana ke belanja modal.
Penulis
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
