Ironisnya, di saat yang sama, Belanja Pegawai tetap bercokol di angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp1,5 triliun atau 48,2 persen dari total proyeksi APBD 2026 yang mencapai Rp3,1 triliun.
Angka ini hanya berkurang tipis Rp62 miliar dari tahun sebelumnya, menandakan bahwa hampir seluruh APBD Serang tetap terserap untuk menggaji aparatur, bukan membangun daerah.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Banten untuk Rakyat (Ambara) Soheh, mengecam keras ketimpangan ini. Ia menilai, alokasi yang tidak proporsional ini adalah bencana pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan penurunan anggaran belanja modal dari Rp406 Miliar menjadi hanya Rp70 Miliar, realisasi semua pembangunan akan sangat sulit tercapai. Penurunan drastis ini berdampak signifikan pada skala dan prioritas proyek yang dapat dilaksanakan,” tegas Soheh, Kamis (30/10/2025).
Soheh menambahkan, kondisi ini semakin miris mengingat alokasi Rp70 miliar tersebut harus dibagi untuk enam sub-bidang belanja modal.
“Alokasi Rp70 Miliar yang dibagi ke dalam enam bidang pembangunan akan menghasilkan anggaran yang sangat terbatas untuk setiap bidang. Kondisi ini tidak ideal, terutama jika dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp1,5 Triliun,” ujarnya.
Logika Fiskal yang Terbalik
Ketidakseimbangan ini jelas bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang dianjurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menghendaki agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat oleh dominasi belanja aparatur.
Penulis
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
