Warga juga mengeluhkan banyak mushola di Baros yang belum tersentuh bantuan pemerintah karena terkendala administrasi. Umar menilai, persoalan itu bisa diselesaikan dengan memperkuat dasar hukum kepemilikan tempat ibadah.
“Mushola yang ingin mendapat bantuan sebaiknya memiliki akta notaris. Tanpa itu, bantuan dari pemerintah sulit direalisasikan. Kalau pun ada, biasanya lewat Baznas dengan anggaran yang terbatas,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari warga penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kerap nonaktif saat dibawa ke rumah sakit. Umar menilai hal ini ironis karena penerima PBI seharusnya berasal dari kelompok masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendorong pemerintah provinsi mencari solusi agar warga miskin tetap bisa berobat. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang terverifikasi dengan benar,” tegasnya.
Menurut Umar, SKTM ke depan harus berbasis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar penerimanya tepat sasaran dan tidak lagi berdasarkan kedekatan pribadi.
Masalah sampah juga mencuat dalam dialog tersebut. Warga menilai tumpukan sampah di sekitar Pasar Baros sudah mengkhawatirkan. Umar menyebut persoalan itu masuk kategori “darurat sampah”.
Penulis
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
