Inpres itu jelas-jelas menekankan efisiensi dalam pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas.
“Kalau ada Inpres tentang penghematan, tapi malah menyewa kendaraan dengan anggaran miliaran, jelas ini kontradiktif. DPRD dan aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, mereka belum memberikan penjelasan konkret. Kepala BPKAD, Sarudin, yang dikonfirmasi pada Jumat (8/8/2025) pukul 10.36 WIB, hanya merespons singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Siap nanti saya jelaskan, saya ada rapat dulu,” ucap Sarudin melalui pesan singkatnya. (Gus/Red)
Penulis
Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
