Satu Abad Jejak Konservasi Ujung Kulon, Empat Dekade Pencarian ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 - 07:46

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Dengan demikian, JRSCA lebih tepat dipahami sebagai area konservasi khusus di dalam kawasan Ujung Kulon, bukan pemindahan populasi ke kawasan geografis baru di luar habitat alaminya.

JRSCA dan Anggaran Hampir Rp96 Miliar

Pembangunan JRSCA menjadi salah satu tahapan konkret dari perjalanan panjang kebijakan konservasi Badak Jawa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, pembangunan fasilitas tersebut berlangsung selama dua tahun, yakni 2021–2022.

Dalam dokumen yang sama, pemerintah mencatat anggaran pembangunan sebesar Rp96.159.660.000.

Realisasi anggarannya mencapai Rp95.993.382.726 atau sekitar 99,83 persen, dengan keluaran satu unit pusat konservasi satwa. Pada 21 Agustus 2025, Kementerian Kehutanan mengumumkan program translokasi Badak Jawa dari habitat alami menuju JRSCA.

Dalam siaran persnya, kementerian menyebut tingkat inbreeding atau perkawinan sedarah pada populasi Badak Jawa mencapai 58,5 persen.

Pemerintah juga menyampaikan hasil analisis Population Viability Analysis (PVA) yang memperkirakan spesies tersebut berisiko punah dalam waktu kurang dari 50 tahun tanpa intervensi.

Program translokasi pertama ke JRSCA dilakukan terhadap Badak Jawa jantan bernama Musofa pada November 2025.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kehutanan, Musofa berhasil dipindahkan dari habitat alaminya pada 5 November 2025. Namun, dua hari kemudian, tepatnya 7 November 2025, kondisi kesehatannya menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Dalam siaran pers 28 November 2025, Kementerian Kehutanan menyampaikan hasil pemeriksaan nekropsi yang dilakukan tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University.

Pemerintah menyatakan kematian Musofa berkaitan dengan penyakit kronis yang telah diderita sebelum proses translokasi, disertai kerusakan pada sejumlah organ dan infeksi parasit.

Kementerian menyatakan proses pemindahan telah dilakukan berdasarkan standar ilmiah dan prosedur konservasi.

Alas Purwo Belum Dipastikan Layak

Kini, setelah perjalanan panjang pembahasan habitat kedua, pemerintah kembali menghadapi usulan lokasi baru di luar Ujung Kulon, yakni Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.

Gagasan tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo dengan pertimbangan mengurangi risiko apabila terjadi bencana besar di kawasan Ujung Kulon.

Namun, hingga 14 November 2026, Kementerian Kehutanan belum memastikan Alas Purwo layak menjadi habitat kedua Badak Jawa.

Menurut Ristianto, gagasan tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan.

“Terkait gagasan pengembangan habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Kementerian Kehutanan memandangnya sebagai peluang yang perlu dikaji lebih lanjut secara ilmiah dan hati-hati,” ujar Ristianto.

Menurut Ristianto, penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada luas kawasan atau kondisi tutupan hutan. Kelayakan habitat harus mempertimbangkan ketersediaan pakan, kondisi ekosistem, sumber air, daya dukung lingkungan, ancaman penyakit, keamanan satwa, serta kemungkinan berkembang biak dalam jangka panjang.

Di sisi lain, perlindungan habitat utama di Ujung Kulon tetap menjadi keharusan. Pengembangan habitat kedua tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap kawasan yang selama ini menjadi rumah terakhir Badak Jawa.

“Pengelolaan di lokasi ini menjadi bagian penting dari penguatan populasi sekaligus pembelajaran untuk mendukung pengembangan habitat kedua di luar kawasan pada masa mendatang,” ungkapnya.

 

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26
Pemkot Serang Terima Setoran Rp1,7 Miliar dari Pelanggar Perda, Budi Rustandi; Itu Kan Bukan Saya!
Pemkot Serang Tiga Tahun Terima Setoran Pelanggar Perda, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar
Pemkot Serang Diduga Terima Kompensasi Rp720 Juta dari Pelanggar RTRW, Apa Dasar Perhitungannya?
Buramnya Tata Kelola Ruang Banten di Balik Aktivitas Tambang Kragilan
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang hingga Kolusi di Balik Pengadaan Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Pemprov Banten
“Kami Seperti Dicekik” Nelayan Pesisir Banten Kritik Reklamasi Bojonegara, Minta Negara Hadir
Bojonegara Kabupaten Serang dalam Pusaran Reklamasi: Laut Menyusut, Konflik Membesar

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 07:46

Satu Abad Jejak Konservasi Ujung Kulon, Empat Dekade Pencarian ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa

Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:15

“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26

Jumat, 18 September 2026 - 08:27

Pemkot Serang Terima Setoran Rp1,7 Miliar dari Pelanggar Perda, Budi Rustandi; Itu Kan Bukan Saya!

Kamis, 17 September 2026 - 12:14

Pemkot Serang Tiga Tahun Terima Setoran Pelanggar Perda, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar

Minggu, 13 September 2026 - 16:36

Pemkot Serang Diduga Terima Kompensasi Rp720 Juta dari Pelanggar RTRW, Apa Dasar Perhitungannya?

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

Exit mobile version