Kasus Pungli BPN Kota Serang, Saksi Sebut “Dana Taktis” Sudah Jadi Tradisi!

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Kasus praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang diduga berlangsung bertahun-tahun. Di persidangan, saksi menyebut pungutan yang dikenal sebagai 'dana taktis' itu sudah menjadi tradisi sejak kantor tersebut berdiri pada 2021. Kesaksian tersebut terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi dengan enam terdakwa mantan pejabat BPN Kota Serang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Serang. 'Memang sudah tradisi (adanya dana taktis),' kata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rini Fajarini Dewi, di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah. Rabu (28/10/2026). Menurut Rini, dana taktis diminta dalam pengurusan permohonan balik nama sertifikat tanah maupun roya. Besarannya bervariasi, bahkan mencapai Rp500.000 untuk setiap berkas. Uang tersebut diserahkan kepada Dini Liliani Mimitran, staf Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Kota Serang, melalui transfer rekening maupun pembayaran tunai di kantor. Rini mengaku mendapat pemberitahuan dari Dini ketika berkas balik nama selesai diproses dan dapat diambil. 'Jadi Dini WA ke saya, Bu, BN (balik nama) sudah selesai, bisa diambil di kantor,' ujar Rini. Rini membeberkan, pada 2022 terdapat 103 berkas permohonan balik nama yang selesai diproses. Jumlah itu meningkat menjadi 112 berkas pada 2023. Namun, di balik penyelesaian berkas tersebut, masih terdapat sekitar 250 permohonan balik nama sertifikat yang belum rampung dalam rentang 2021 hingga 2024. Persoalan itu kemudian disampaikan Rini kepada Achmad Munardi, yang saat itu menjabat Kepala Seksi PHP BPN Kota Serang. Rini diminta menyerahkan daftar nama pemohon yang berkasnya belum selesai. Setelah keluhan disampaikan, berkas mulai diselesaikan secara bertahap, sekitar 10 berkas setiap pekan. Rini menyebut penagihan dana taktis tetap dilakukan oleh Dini. 'Saya minta list ke staf, menulis, pelan-pelan, (selesainya) bertahap. Tapi yang nagih dana taktis itu ya Bu Dini,' ungkapnya. Lebih lanjut, Kesaksian Rini diperkuat keterangan saksi lainnya, Hilman Syarif. Ia mengungkapkan keresahan di kalangan notaris dan PPAT akibat adanya pungutan di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Hilman, persoalan dana taktis sempat menjadi pembahasan di kalangan rekan seprofesinya pada 2025. Keresahan muncul karena nominal pungutan disebut terus meningkat. 'Dana taktis itu pernah waktu itu 2025 (dibahas) sehubungan dengan keresahannya teman-teman. Keresahannya teman-teman karena permintaan makin di sini makin naik,' kata Hilman. Ia mengingat, kenaikan pungutan itu berkaitan dengan peralihan sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Menurut keterangannya, terdapat tambahan biaya Rp50.000 yang dikaitkan dengan buku tanah elektronik dan surat ukur elektronik. 'Dari yang tadinya enggak ada karena kenaikannya itu jadi ada buku tanah elektronik sama surat ukur elektronik,' ujarnya. Hilman juga menceritakan pengalamannya mengurus dokumen pertanahan yang tak kunjung selesai hingga hampir satu tahun. Lambannya proses tersebut membuat kliennya marah karena permohonan balik nama sertifikat tidak kunjung tuntas. 'Klien saya itu sudah marah-marah, itu sudah hampir satu tahun. Jadi bukan kategori percepatan, baru masuk langsung cepat. Lambat,' katanya. Untuk menanyakan perkembangan berkas, Hilman menghubungi Julio Cesar, Koordinator Substansi (Korsub) Seksi PHP BPN Kota Serang. Berkas tersebut akhirnya selesai diproses. Namun, Hilman mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. 'Ada uang yang dikeluarkan khusus tentang itu, Yang Mulia. Kurang lebih antara Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000,' tandasnya. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang menghadirkan 12 saksi dari pihak yang disebut sebagai korban untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat enam mantan pejabat BPN Kota Serang. Keenam terdakwa tersebut yakni Taufik Rokhman, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang periode 2024–2026; Pit Gunawan, mantan Kepala Seksi PHP periode 2022–2023; serta Ahmad Munardi, mantan Kepala Seksi PHP periode 2024–2025. Selain itu, terdapat Deni Marzuki, mantan Kepala Seksi PHP Kantor Pertanahan Kota Serang; Ade Kusnandar, Koordinator Substansi sekaligus petugas ukur periode 2021–2025; serta Gunawan Wibisana, mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan periode 2021–2025. Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari pembuktian perkara dugaan korupsi pengurusan dokumen pertanahan di BPN Kota Serang. Seluruh dugaan yang muncul dalam persidangan masih harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta hukum hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.