Karang Taruna Desak ESDM Buka Izin Tambang Pulo Ampel, Soroti Debu hingga Ancaman Gunung Gede

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Karang Taruna Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten membuka dokumen perizinan serta kewajiban perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Desakan tersebut muncul akibat aktivitas pertambangan di Pulo Ampel semakin masif, sementara sejumlah kewajiban perusahaan dinilai belum sepenuhnya dijalankan.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Pulo Ampel, Ulufiullah, mengaku setelah banyak menerima keluhan masyarakat terkait aktivitas pertambangan, terutama persoalan lingkungan.

“Pertama perihal masalah lingkungan, yaitu masalah debu karena banyak warga yang kena dampaknya. Flu, terus ISPA,” kata Ulufiullah kepada Totalbanten usai Audensi dengan ESDM Provinsi Banten, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, Karang Taruna juga meminta kepastian mengenai legalitas kegiatan pertambangan, termasuk rencana perluasan salah satu lokasi tambang yang berada di wilayah Pulo Ampel.

Ia menegaskan, rencana perluasan pertambangan harus memperhatikan keberadaan kawasan Gunung Gede dan Gunung Merdeka yang dinilai memiliki nilai ekologis dan historis bagi masyarakat setempat.

“Memastikan izin pertambangan dan wacana perluasan salah satu tambang yang ada di Pulo Ampel tidak mengesampingkan Gunung Gede dan Gunung Merdeka,” ujarnya.

Ulufiullah mengatakan, pihaknya memilih menempuh jalur audiensi agar pengawasan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai koridor dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pemerintah maupun perusahaan.

“Tujuannya biar kita enggak ada miskomunikasi. Secara konkret itu kan secara perizinannya, secara apanya. Jadi biar kita sosial kontrol tidak ada miskom, benar-benar sesuai dengan koridor,” katanya.

Karang Taruna juga meminta Dinas ESDM melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan pertambangan di Pulo Ampel.

Mereka menilai masih terdapat perusahaan yang diduga mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dengan masyarakat.

Editor : Engkos Kosasih

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya