HMI MPO Nilai DPRD Banten Tak Transparan soal Raperda Minerba

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) melakukan Aksi unjukrasa dan menuntut ketidak transparansi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Mineral dan Batubara (Minerba) di Provinsi Banten. Koordinator massa aksi, Jamal, mengatakan pihaknya mempertanyakan draf Raperda Minerba yang hingga kini belum dapat diakses, meski pembahasannya di DPRD Provinsi Banten telah masuk dalam rangkaian panitia khusus (Pansus). 'Yang kami soroti adalah tidak transparannya DPRD dan eksekutif. Kami menunggu sampai hari ini draf Raperda. Kami sudah dari DJDIH, sudah mengajukan di PPID, dan sudah meminta ke dinas terkait. Namun sampai hari ini kami belum bisa melihat draf Raperda itu,' kata Jamal dalam orasinya di depan gedung DPRD Banten, Selasa Malam (6/10/2026). Menurut jamal HUT Provinsi Banten seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai persoalan yang masih terjadi di Banten. Jamal mengatakan pihaknya khawatir pembahasan Raperda Minerba tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Berdasarkan kajian internal HMI MPO, pihaknya mempertanyakan apakah Raperda tersebut nantinya benar-benar menjunjung prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat. 'Kami curiga jangan-jangan draf Raperda Minerba tahun ini hanya menguntungkan segelintir orang, kaum-kaum elite, yang berarti tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan tidak mengutamakan rakyat,' katanya. Ia menegaskan, transparansi draf Raperda Minerba menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. Jamal juga memastikan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons dari pemerintah maupun pihak yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan. 'Kami akan menindaklanjuti. Bisa jadi aksi, bisa jadi kami akan terus mengawal secara tegas agar Provinsi Banten menindaklanjuti Raperda itu dan persoalan-persoalan lainnya. Kami akan terus mengawal,' tegasnya. Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan DPRD Provinsi Banten dari Komisi IV, Rahmat Hidayat, mengatakan pembahasan Raperda Minerba masih berada pada tahap awal. Ia menyebut dari total 175 pasal dalam Raperda tersebut, pembahasan baru mencapai 13 pasal. 'Baru sampai 13 pasal. Nanti hari Kamis mulai dari pasal 14. Baru sekitar 5 persen kita bahas. Totalnya Raperda ini ada 175 pasal,' kata Rahmat. Menurutnya, kedatangan mahasiswa untuk mempertanyakan substansi Raperda justru dapat menjadi bagian dari proses pengawalan pembahasan regulasi. Rahmat mengatakan masukan dari masyarakat maupun mahasiswa dapat disampaikan untuk kemudian dibawa ke pembahasan pasal per pasal. 'Ini akan saya serahkan nanti supaya ini bisa dibahas bersama di sekret. Kalau ada hal-hal masukan dari teman-teman nanti bisa melalui saya, nanti akan saya bawa ke pembahasan pasal per pasalnya,' ujarnya. Selain soal transparansi, Rahmat menyoroti persoalan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan. Menurut dia, kewenangan pemerintah provinsi saat ini lebih banyak berada pada aspek perizinan, sementara penindakan terhadap pelanggaran pertambangan berada pada kewenangan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku. 'Karena kewenangan provinsi itu hanya sebatas perizinan. Kalau menindak tidak punya kewenangan,' katanya. Ia menjelaskan, ketika proses perizinan telah memenuhi persyaratan berdasarkan analisis dan kajian teknis, pemerintah provinsi memiliki dasar untuk menerbitkan izin. Sementara ketika terjadi pelanggaran setelah kegiatan berjalan, pemerintah daerah menurutnya lebih banyak melakukan pembinaan. Karena itu, Rahmat menyebut salah satu hal yang sedang didorong dalam Raperda tersebut adalah penguatan kewenangan daerah dalam menghadapi persoalan pertambangan yang menjadi keluhan masyarakat. 'Makanya di Raperda ini nanti bisa dilihat, salah satunya kita masukkan bagaimana kita bisa punya hak untuk menyegel, menutup, menindak. Kita bersama Satpol PP tidak bisa bergerak tanpa adanya Perda,' ujarnya. Rahmat menambahkan, keberadaan Perda diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar dalam melakukan penegakan aturan di wilayahnya. 'Perda itu adalah aturan dari daerah. Penegakan hukumnya adalah di daerah, dalam hal ini Satpol PP,' pungkasnya.