Tukin ASN Banten Dipotong Sebulan, Ada yang Kehilangan Rp76,5 Juta!

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berpotensi kehilangan satu bulan Tunjangan Kinerja (Tukin) pada 2026. Kebijakan tersebut membuat ASN yang sebelumnya menerima Tukin dengan perhitungan 14 bulan dalam setahun, kini hanya menerima 13 bulan. Besaran Tukin yang tidak diterima masing-masing ASN berbeda sesuai kelas jabatan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, besaran Tukin per bulan pada sejumlah kelas jabatan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk kelas jabatan 16 atau jabatan pimpinan tinggi eselon I, Tukin tercantum sebesar Rp76,5 juta per bulan. Kelas jabatan 15 untuk Asisten Daerah atau kepala perangkat daerah utama sebesar Rp55 juta per bulan. Sementara kelas jabatan 15 untuk kepala perangkat daerah lainnya sebesar Rp47 juta. Pada kelas jabatan 14, Tukin untuk Kepala BPBD dan Kasatpol PP tercantum Rp45 juta per bulan. Sedangkan Staf Ahli dan Kepala Biro sebesar Rp40 juta. Untuk jabatan administrator, kelas jabatan 13 atau Wakil Direktur RSUD Banten tercantum Rp31 juta per bulan. Kelas jabatan 12 untuk Sekretaris Dinas atau Badan Utama sebesar Rp30 juta. Sementara kelas jabatan 11 untuk Kepala Bidang atau Kepala Bagian berada pada kisaran Rp28,5 juta hingga Rp29 juta per bulan. Pada jabatan pengawas, kelas jabatan 9 untuk Kasubid atau Kasubag Perencanaan dan Keuangan Utama tercantum Rp20 juta per bulan. Kelas jabatan 9 untuk eselon IV/a lainnya sebesar Rp19 juta. Sedangkan Kepala Sekolah pada kelas jabatan 8 tercantum sebesar Rp14 juta per bulan. Untuk kelompok pelaksana, kelas jabatan 7 golongan IV/d tercantum Rp9,5 juta per bulan. Kelas jabatan 7 golongan III/a sebesar Rp7,9 juta. Kelas jabatan 6 untuk golongan III sebesar Rp7,5 juta, kelas jabatan 5 sebesar Rp7 juta, dan kelas jabatan 1 untuk golongan I sebesar Rp5 juta per bulan. Dengan pengurangan satu bulan pembayaran, maka nominal Tukin yang tidak diterima ASN secara sederhana setara dengan besaran Tukin satu bulan sesuai kelas jabatannya. Data tersebut merupakan gambaran besaran Tukin berdasarkan kelas jabatan yang tercantum dalam Pergub Banten Nomor 56 Tahun 2021. Besaran aktual yang berlaku pada 2026 perlu disesuaikan dengan ketentuan dan penganggaran yang berlaku. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden A Hartawan, membenarkan adanya pengurangan pembayaran Tukin tersebut. Deden menegaskan, yang dikurangi bukan nominal Tukin setiap bulan, melainkan jumlah bulan pembayarannya. 'Nominal per bulan belum berubah. Pengurangan bulan doang,' kata Deden, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, pembayaran Tukin yang sebelumnya diperhitungkan 14 bulan menjadi 13 bulan. Alokasi yang tidak dibayarkan merupakan pembayaran pada bulan terakhir. 'Pokoknya yang Desember, 14 jadi 13. Paling yang akhir yang enggak dikasih itu saja,' ujarnya. Deden mengakui kebijakan tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan ASN. 'Pastilah teman-teman ASN kita juga punya rutinitas yang harus dilakukan ya. Kewajiban-kewajiban mereka membayar pasti akan terganggu,' katanya. Meski demikian, Deden meminta pengurangan Tukin tidak menjadi alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja. Ketika ditanya apakah ada kekhawatiran ASN menjadi malas bekerja akibat pengurangan tersebut, Deden menjawab bahwa pola kerja ASN juga telah mengalami penyesuaian. 'Kan kinerjanya sudah dikurangi,' ujarnya. Deden menyebut pola kerja ASN saat ini empat hari bekerja di kantor dan satu hari menerapkan Work From Home (WFH). 'Kerjanya lima hari sekarang empat hari. Seharinya WFH,' katanya. Terkait adanya keberatan atau protes dari ASN, Deden mempersilakan agar persoalan tersebut disampaikan langsung kepadanya. 'Kalau ada protes kasih tahu saya,' ujar Deden. Pengurangan satu bulan Tukin tersebut merupakan bagian dari penyesuaian APBD Perubahan 2026 setelah proyeksi pendapatan daerah Banten mengalami koreksi. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp10,083 triliun dievaluasi menjadi sekitar Rp9,720 triliun atau turun sekitar Rp363 miliar.