BPJS PBI Masih Jadi Andalan Warga Banten, DPRD Soroti Kemiskinan, Validasi Data, dan Akses Layanan Kesehatan

Senin, 22 Juni 2026 - 09:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

Menurut dia, jangan sampai masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya tidak aktif ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

“Kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan medis,” ujarnya.

Selain pembenahan data kepesertaan, Yeremia juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan agar tidak ada warga yang mengalami hambatan saat mengakses layanan medis.

Ia menilai penguatan anggaran kesehatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga.

“Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan agar tidak ada warga yang ditolak saat membutuhkan pertolongan medis. Penguatan anggaran kesehatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan juga harus menjadi prioritas,” katanya.

BACA JUGA :  Setujui KUA PPAS APBD 2026, Wakil Ketua DPRD Banten Pastikan Visi Misi Gubernur Terealisasi

Hak Dasar yang Harus Dijamin Negara

Yeremia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah tanpa diskriminasi.

Menurut dia, persoalan administrasi maupun ketidakakuratan data tidak boleh menjadi alasan hilangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Belanja Perjalanan Dinas Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Serang Capai Rp64,5 Miliar, Pejabat BPKAD Tak Berani Berkomentar
DPRD Soroti Lambannya Penanganan Korban Kebakaran di Pandeglang
Hanya 36 dari 326 Desa di Kabupaten Serang Punya Pustu, DPRD Dorong Pemanfaatan Dana CSR untuk Layanan Kesehatan
Bukan Wajah Baru di DPRD Banten, Pengalaman Panjang Jadi Modal Subhan Memimpin Sekretariat Dewan
DPRD Kabupaten Serang Coret Raperda LP2B dan Penyertaan Modal BPR dari Propemperda 2026
Aktivis Soroti Tunjangan DPRD Pandeglang Rp33,88 Miliar di Tengah Fiskal yang Bergantung pada Pusat
Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten Serang Direvisi, DPRD Beri Catatan Kritis!
Kawal Pembangunan Berkelanjutan, Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Dorong Penguatan Lingkungan dan Infrastruktur

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 22:23

Belanja Perjalanan Dinas Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Serang Capai Rp64,5 Miliar, Pejabat BPKAD Tak Berani Berkomentar

Selasa, 30 Juni 2026 - 22:11

DPRD Soroti Lambannya Penanganan Korban Kebakaran di Pandeglang

Senin, 22 Juni 2026 - 09:05

BPJS PBI Masih Jadi Andalan Warga Banten, DPRD Soroti Kemiskinan, Validasi Data, dan Akses Layanan Kesehatan

Senin, 22 Juni 2026 - 08:50

Hanya 36 dari 326 Desa di Kabupaten Serang Punya Pustu, DPRD Dorong Pemanfaatan Dana CSR untuk Layanan Kesehatan

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:32

Bukan Wajah Baru di DPRD Banten, Pengalaman Panjang Jadi Modal Subhan Memimpin Sekretariat Dewan

Berita Terbaru