Anggaran Rp73 Miliar Muncul di DPUPR Kabupaten Serang usai Evaluasi APBD, Akademisi: Bisa Jadi Celah Korupsi

Ia menjelaskan, alokasi anggaran itu difokuskan pada penanganan persoalan lingkungan dan banjir.

“Ada pembelian alat mini amfibi untuk penanganan sedimentasi dan sampah di sungai. Sedangkan penanganan banjir sendiri sebetulnya sudah dialokasikan juga di Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.

Namun, pernyataan Roni berbeda dengan keterangan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas. Ia menegaskan persoalan utama bukan hanya pada besaran anggaran, melainkan pada proses penganggaran yang dinilai janggal.

Azwar menilai, setiap perubahan postur anggaran semestinya dibahas bersama DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif.

“Setelah pembahasan evaluasi di provinsi, tiba-tiba ada penambahan anggaran Rp73 miliar. Kita di Banggar tidak mengetahui sama sekali,” ujar Azwar Anas kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Penulis : Engkos Kosasih

Editor : Andre SN

Sumber Berita : Totalbanten.com

Halaman : 1 2 3