“Belanja pegawai lebih besar buat guru-guru, wajar dong, kebutuhan masyarakat. Ada sekitar 10 ribu pegawai, mayoritas guru Itu kebutuhan pendidikan,” ujar Zaldi.
Namun, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa pos anggaran untuk belanja pegawai melonjak sedemikian besar, sementara program publik lain seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat justru stagnan
Lebih jauh, Zaldi menyebut bahwa dana tersebut tidak termasuk insentif guru. Artinya, masih ada tambahan beban anggaran lain di luar Rp400 miliar yang disebutnya wajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang tak kalah janggal adalah pos Biaya Tak Terduga (BTT), nominalnya cukup besar, namun penggunaannya menurut Zaldi, kini tidak hanya untuk bencana alam.
“BTT sekarang bukan hanya untuk bencana bisa juga untuk kegiatan yang sangat penting dan belum teranggarkan termasuk RTLH, bahkan kelebihan transfer dana pusat,” ujarnya.
