“Tapi kalau sudah PSN, maka kewenangannya ada di nasional. Kawan-kawan tidak bisa menuntut kepada kami untuk menolak itu. Kalian harus ke nasional, minta Presiden batalkan PSN itu!” sindirnya,
Meskipun sudah melempar ‘bola panas’ ke Jakarta, Ulum tetap menjaga muk. Ia menegaskan, hingga saat ini, belum ada surat sakti dari pemerintah pusat yang menetapkan proyek Agung Sedayu sebagai PSN.
“Sekali lagi, jika bukan PSN, dan sampai hari ini belum ada statement bahwa itu PSN, maka saya secara pribadi, sebagai Ketua DPRD, dan sebagai warga Dapil 1, tetap menolak itu,” pungkasnya. (Eks/Red).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT






