Selain persoalan pendapatan, Gian juga menyoroti struktur belanja daerah. Dalam APBD 2026, belanja daerah Banten tercatat sekitar Rp10,04 triliun dengan belanja operasi mencapai Rp7,22 triliun.
Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin terbatas seharusnya mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur belanja.
Pemerintah, kata dia, harus mampu menentukan program mana yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika uang pemerintah terbatas, maka tidak semua program bisa diperlakukan sama. Pemerintah harus menentukan mana yang benar-benar prioritas, mana yang memiliki dampak langsung, dan mana yang harus dievaluasi atau bahkan dihentikan,” tegasnya.
Gian menilai anggaran Banten harus semakin fokus pada persoalan mendasar. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penguatan produktivitas ekonomi.
Menurutnya, penyempitan ruang fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat.
“Pemerintah harus bergeser dari sekadar orientasi penyerapan anggaran menuju orientasi hasil. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi berapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi apa dampak nyata dari anggaran tersebut,” pungkasnya.
Editor : Imam Maulana
